Curso opções binárias iq option

Curso opções binárias iq option think, that you

Começando Do Zero na Iq Option #1 - Suporte e Resistência para Iniciantes em Opções Binárias, time: 17:51

[

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Dengan demikian hukum itu berada dalam masyarakat, karena masyarakatlah yang membentuk hukum.

Keadaan dan perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dimana hukum itu berlaku. Dalam kehidupan modern, hukum memiliki posisi yang cukup sentral. Kita dapat mencatat bahwa hampir sebagian besar sisi dari kehidupan kita telah diatur oleh hukum, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis Hukum sebagaimana dikemukakan di atas adalah hukum dalam arti luas, ia tidak hanya sekadar peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan khusus pembuat undang-undang atau dengan kata lain hukum bukan hanya sesuatu yang bersifat normatif.

Hukum juga merupakan fenomena sosial yang tertuang dalam perilaku manusia atau lebih tepatnya perilaku sosial. Hukum dapat dikatakan sebagai konsensus yang harus diterima bersama sebagai aturan yang wajib di taati dan didukung oleh suatu kekuasaan dalam mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan agar selalu berada pada kondisi kesusilaan dalam mewujudkan keserasian keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya. Menurut Sunaryati Hartono ada 4 fungsi hukum dalam pembangunan yaitu 1.

Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan 2. Hukum sebagai sarana penegak keadilan 4. Hukum sebagai sarana pembangunan 3. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan tersebut belum tentu dapat berjalan bersamaan dengan hukum. Dalam hal ini bisa saja terjadi aneka bentuk kejahatan dalam masyarakat yang merupakan bentuk ketidakseimbangan dalam masyarakat tersebut dan hukum sebagai alat pemelihara ketertiban dan keamanan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

PERMASALAHAN Dari latar belakang diatas maka dapat diambil permasalahan yaitu 1. Bagaimana Aturan-aturan Hukum sebagai suatu Fenomena Sosial. BAB II PEMBAHASAN A. Dimana hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan berfungsi mewujudkan kehidupan dalam bermasyarakat secara serasi, selaras dan seimbang. Bagaimana Peranan Hukum dalam Mempengaruhi Perilaku Manusia.

PERANAN HUKUM DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU MANUSIA. Kontrol social social kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Hukum dalam mempengaruhi kehidupan manusia adalah hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial.

Sosial kontrol yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial yang berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut. Salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan- aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti orang agar tetap patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur Pervasive Socially Penyerapan Sosial yang artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau perlengkapan-perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan Polisi, Hakim, Jaksa sudah diketahui dan dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat oleh hukum Perwujudan sosial control mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi.

Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan atau sanksi negatif bagi pelanggarnya. Sedangkan dalam terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial artinya mengembalikan situasi pada keadaan yang semula. Hal itu tampak bahwa konsiliasi standarnya adalah normalitas, keserasian dan kesepadanan yang biasa disebut keharmonisan. Fungsi hukum dalam suatu kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi suatu kelompok.

Oleh karena itu yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Oleh karena itu hukum harus djalankan untuk menjadi sosial kontrol dalam kehidupan bermasyarakat sebab tugas dan fungsi hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan juga merupakan instrumen yang tidak dapat digantikan untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. ATURAN-ATURAN HUKUM SEBAGAI SUATU FENOMENA SOSIAL Hukum ada karena ia diciptakan, ia tidak jatuh dari langit begitu saja taken for granted.

Dengan kata lain, ia ada sebagai karya manusia yang mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Sebagai sebuah proses konstruksi, keberadaannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain.

Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. Hukum sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya berlaku bagi individu-individu yang merasakan, mengetahui dan memahami hukum tetapi dipelajari pula bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat dan individu terhadap hukum.

Selain itu, juga mengenai tujuan aturan-aturan hukum dan mengapa aturan menjadi kehidupan sosial masyarakat yang menjadi aturan sosial. Ada suatu asumsi bahwa hukum menciptakan atau memelihara keteraturan sosial. Ini adalah suatu asumsi yang mungkin ditolak oleh analisa tentang aturan-aturan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Masalah-masalah fenomena hukum dititikberatkan pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan legal relations, umpamanya court room Ruang Pengadilandan solicitor s office Kantor Pengacara.

Selain itu adalah studi terhadap proses-proses interaksional, organizational socialization, typifikasi, abolisi dan konstruksi sosial. Dengan demikian berarti, melihat hukum sebagai suatu proses atau lebih tepatnya lagi adalah proses sosial. Salah satu proses sosial yang terdapat dilihat dalam dinamika hukum adalah apa yang terjadi di pengadilan.

Untuk memahami proses yang terjadi di pengadilan maka kita harus mengetahui lebih dalam tentang pengadilan. Meningkatnya penggunaan hukum sebagai suatu legitimasi alat bagi ketenangan dan intervensi dalam area pribadi dengan hubungan sosial yang memberikan efek diam-diam. Curso opções binárias iq option tidak hanya terdiri dari gedung, hakim, peraturan yang lazim dikenal oleh ilmu hukum, melainkan merupakan suatu interaksi antara para pelaku yang terlibat dalam proses pengadilan.

Peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan lebih lanjut worked out melalui perilaku berperkara para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya hakim. Proses peradilan adalah jauh lebih kompleks dari pada yang dikira banyak orang, yaitu tidak sekadar menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan. Proses peradilan juga tercermin dalam perilaku orang-orang yang berperkara atau perilaku dari pejabat pengadilan court behavior.

Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi antara sistem hukum dan masyarakat. Mengadili tidak selalu berkualitas full adjudication, melainkan sering juga berlangsung in the shadow of law, di mana penyelesaian secara hukum hanya merupakan lambang di permukaan saja, sedang yang aktif berbuat adalah interaksi para pihak dalam mencari penyelesaian. Hukum dipakai untuk mengemas proses-proses sosiologis dan kemudian memberinya legitimasi melalui ketukan palu hakim.

Kedudukan hakim memegang peranan yang penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha negara akan bermuara pada pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam praktek penegakan hukum sehari-hari, praktek kekuasaan kehakiman berada pada pundak dan palu sang hakim. Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum. Ini berarti lembaga pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menjaga terwujudnya janji-janji hukum dan keadilan melalui keputusan-keputusan yang meliputi segala aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, perburuhan, hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, kesejahteraan dan hak-hak sipil lainnya Kenyataan menunjukkan bahwa pengadilan yang disebut sebagai benteng terakhir keadilan hanyalah mitos belaka, karena banyak keputusan yang dihasilkan ternyata justru tidak adil.

Dari hal ini lembaga pengadilan sebagai lembaga yang memberikan keadilan ternyata gagal dan otomatis memperburuk citra pengadilan di masyarakat. Apa yang dikatakan bahwa hukum itu tidak steril ternyata benar adanya karena banyak putusan pengadilan yang berpihak kepada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan.

Citra pengadilan di masyarakat cukup banyak ditentukan oleh integritas, sikap dan tindakan hakim. Singkatnya, masalah perilaku hakim terlalu penting untuk tidak dibicarakan, terutama pada saat kita ingin membangun atau mereformasi atau meningkatkan citra pengadilan kita. Hukum yang berintikan keadilan tidak lain berisi janji-janji kepada masyarakat yang terwujudkan melalui keputusan birokratis. Dari segi sosiologi hukum, putusan hakim merupakan hasil dari suatu kompleks faktor-faktor, di mana di antaranya adalah faktor hakim atau manusia hakimnya.

Persoalan yang berkaitan dengan lembaga peradilan, citra pengadilan dan perilaku hakim dalam memutus suatu perkara adalah berhubungan dengan proses bekerjanya hukum. Salah satu sudut penglihatan yang dapat dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum itu adalah dengan melihatnya sebagai suatu proses, yaitu apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh lembaga hukum itu. Lebih spesifik lagi orang-orang tersebut adalah para aktor dalam ruang pengadilan serta masyarakat yang bertindak selaku pengawas, pengontrol dan juga korban.

Dari hal tersebut terlihat bahwa bekerjanya hukum itu merupakan suatu proses sosial dan lebih khusus lagi adalah proses interaksi antara orang-orang yang mengajukan permintaan dan penawaran. Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dalam proses sosial tersebut, interaksi sosial merupakan bentuk utamanya. Dengan melihat hukum sebagai suatu proses, maka dimungkinkan untuk memberikan penekanan kepada faktor-faktor di luar hukum, terutama sekali mengenai nilai-nilai dan sikap masyarakat.

Dalam interaksi sosial mengandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-stimulasi dan respon individu-individu dan kelompok-kelompok. Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung, sehingga terjadinya kontak belum berarti telah ada komunikasi. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu-individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain. Komunikasi timbul apabila seseorang individu memberikan tafsiran pada perilaku orang lain.

Dengan tafsiran tadi seseorang mewujudkannya dalam perilaku, di mana perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain itu. Dari penjabaran di atas, dapat disimpukan bahwa syarat terjadinya interaksi adalah kontak dan komunikasi. Interaksi sosial tidak saja mempunyai korelasi dengan norma-norma, akan tetapi juga dengan status, dalam arti bahwa status memberi bentuk atau pola interaksi. Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain dan kelompok itu.

Status merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu, yaitu siapa yang menuntut dan individu lainnya, yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu. Proses peradilan yang berlangsung di pengadilan merupakan proses interaksi yang berlangsung secara formal dan dipenuhi dengan simbol-simbol, atribut dan posisi kedudukan.

Semua itu menunjukkan status masing-masing pihak yang berbeda dan semakin menegaskan bahwa proses interaksi tidak berjalan seimbang karena mereka tidak berada dalam kedudukan yang sama. Kondisi ini pun semakin menegaskan bahwa mitos tentang semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum equity before the law khususnya di pengadilan tak terbukti kebenarannya.

Dalam pemahaman sosiologi hukum, hadirnya hukum adalah untuk diikuti atau dilanggar. Tetapi ada perilaku yang tidak sepenuhnya digolongkan kepada mematuhi hukum yaitu pelanggaran hukum yaitu penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial lebih luar dari pada pelanggaran hukum yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah yang ada sebagai unsur yang membentuk tatanan sosial. Penyimpangan social tidak segera mempunyai arti pelanggaran hukum, dapat pula memandang arti suatu penafsiran terhadap kaidah hukum yang formal.

Dan yang demikian lalu hanya berfungsi sebagai pedoman saja. Hukum sebagai kerangka luar, lebih banyak menurut streotip perbuatan dari pada deskripsi mengenai perbuatan itu sendiri, akan berhadapan dengan tatanan di dalam dari pada kehidupan social yang lebih subtansial sifatnya, sehingga orang cenderung orang memberikan penafsiran sendiri terhadap hukum. Penafsiran itu membuat hukum menjadi terang terhadap keadaan kongkrit dalam masyarakat.

Antara penyimpangan social dan hukum terdapat hubungan yang erat, dimana hukum diminta untuk mencegah dan menindak terjadinya penyimpangan. Akhirnya, dapatlah dikatakan tidak mudah untuk menilai hukum, perlu waktu panjang dan bertahap. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Perwujudan sosial control mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Sedangkan tujuan hukum adalah ingin memanusiakan manusia itu sendiri. Peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan lebih lanjut worked out melalui perilaku berperkara para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya hakim Dalam praktek penegakan hukum sehari-hari, praktek kekuasaan kehakiman berada pada pundak dan palu sang hakim.

SARAN Sebagai benteng terakhir, maka diharapkan pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil, fair dan tidak memihak bagi para pencari keadilan. Masyarakat atau para pencari keadilan mengharapkan pengadilan dapat berkedudukan sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan pada setiap permasalahan yang dihadapi. DAFTAR PUSTAKA. Agus, Raharjo, Membaca Keteraturan Dalam Ketakteraturan, dapat dilihat di www. com Ali, Zainnudin, Sosiologi Hukum, Jakarta PT Sinar Grafika, 2007 Patawari_Unhas, Sosiologi Hukum dapat dilihat di www.

com patawari. com 2009 02 16 sosiologi-hukum Rahardjo, SatjiptoIlmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahardjo, Satjipto, Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-proses Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturasi Global dan Pembentukan ASHI, PS Hukum dan Masyarakat, FH Undip Semarang, 12-13 November 1996.

4, Oktober 1999. Rahardiansah Trubus, Jakarta ; Universitas Trisakti, Tahun 2007 Winarta, Frans Hendar, Peradilan yang Berkualitas Dalam Suatu Negara Hukum, Majalah Pro Justitia, Tahun XVII No. Achmad Syaukani Wizedan NIM 7109016 POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DILIHAT DARI SEGI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM. PENDAHULUAN Siklus kehidupan manusia dimulai sejak dari dalam kandungan, kemudian lahir kedunia menjadi seorang manusia dengan jenis kelamin laki laki atau wanita yang tidak dapat berbicara, melainkan hanyalah menangis atau yang biasa orang menyebutnya seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi dewasa 1dan adanya hasrat ingin menikah dalam rangka menyalurkan seksualitas pada tempatnya, sehingga pernikahan adalah kewajiban bagi yang sudah mampu.

Pernikahan dilakukan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin dengan dasar sama sama cinta atau pun terpaksa. Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah tercatat pada UU dan agama, sehingga pernikahan bersifat sakral yang merupakan sarana untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pada dewasa ini sebuah makna keluarga yang bahagia telah hilang, hal ini dapat terbukti misalnya sebagian laki laki melakukan sebuah perselingkuhan, yang pada akhirnya melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya atau bisa jadi perkawinan yang kesekian kalinya tanpa sepengetahuan atau dengan sepengetahuan istrinya, inilah yang disebut dengan poligami.

Poligami menjadi polemik dalam kehidupan keluarga, sehingga ada yang pro dan kontra, khususnya bagi kaum wanita yang sangat kontra terhadap poligami. Hal ini karena, mereka merasa telah disakiti dengan cara dimadu, padahal seorang istri masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai curso opções binárias iq option, baik secara lahir maupun bathin. Permasalahan poligami pun menjadi sebuah permasalahan dalam ranah hukum, karena, bila dikaji ulang telah ditegaskan dalam UU No.

1 tahun 1974 pada pasal 3 yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istiri, begitupun sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Artinya secara tegas bahwa UU tersebut menyatakan setiap suami atau istri hanyalah menganut asas monogami. Akan tetapi dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2 dijelaskan, dimana pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pemakalah menganalisa dari UU Perkawinan ini, pada dasarnya poligami dapat terjadi apabila ada ijin dari istri pertama, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan, dengan demikian UU No 1 tahun 1974 pada pasal 3 menjadi batal. Poligami yang ada pada saat ini berbeda dengan poligami yang telah dilakukan pada zaman Nabi, karena Nabi melakukan poligami bukan berdasarkan nafsu dan Nabi dapat berbuat adil.

Akan tetapi poligami yang ada pada saat ini berdasarkan nafsu semata, sehingga niat berpoligami itu bukan untuk menolong atau lain hal sebagainya yang bersifat positif, yang ada mengenyampingkan nilai nilai keadilan. Dengan demikian poligami mengakibatkan dampak psikologis dan sosiologis, bahwa tidak ada satupun wanita yang ingin dimadu, dan poligami ini menimbulkan efek sosial seperti hubungan rumah tangga yang menjadi rapuh, sehingga kemitraan suami istri ini pun bisa mengakibatkan perceraian, yang pada akhirnya dampak negatif yang terjadi adalah anak yang menjadi korban, atau pun dampak lainnya adalah menjadi sebuah pembicaraan bagi masyarakat sekitarnya.

PERMASALAHAN Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu a. Apakah yang dimaksud dengan poligami. Bagaimanakah hukum positif memandang poligami. PEMBAHASAN A. Pengertian Poligami Secera etimologis atau lughowi bahwa kata Poligami berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata poli atau polus yang berarti banyak, serta gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Secara terminologi atau istilah poligami adalah salah satu perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan 3.

Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak 2. Dalam Islam poligami didefinisikan perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan 4. Poligami dibagi menjadi tiga bagian 5 1. Poliandri adalah seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus 3.

Pernikahan kelompok dalam bahasa Inggris Marriage yaitu kombinasi antara poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang pria yang memiliki beberapa istri sekaligus 2. Pada umumnya masyarakat lebih mengenal poligami dibanding dengan poligini, hal ini sejalan dengan Daces dan Trayes yang tidak menggunakan lagi istilah poligini dalam pembagian tipe pemikiran, namun mereka menggunakan istilah poligami.

Tinjauan Hukum Positif Terhadap Poligami Dalam Pandangan Sosiologi Hukum Telah diketahui secara bersama, bahwa hukum yang berada di Negara Indonesia ini adalah civil law, karena KUHP dan KUHPerdata telah diadopsi dari Belanda. Berbeda halnya dengan Malaysia dan Singapura yang menganut asas Common Law, karena kedua negara tersebut merupakan bekas jajahan Inggris, sehingga semua aturan berdasarkan Yurispedensi atau putusan hakim.

Hal ini disebabkan, karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga aturannya mengacu kepada Peraturan Perundang Undangan. Poligami merupakan sebuah topik yang hangat dibicarakan oleh orang, karena banyak orang yang telah menentang poligami, dengan alasan prinsip keadilan yang tidak akan terarah artinya seorang suami melakukan poligami itu hanyalah berdasarkan sexsualitas semata, sehingga istri yang tertuapun telah dilupakan secara lahir dan bathin, akan tetapi begitu istri yang kedua dan isteri yang lainnya tidak mencintainya lagi atau katakanlah si laki - laki tersebut sudah tidak memiliki harta benda lagi, maka si laki laki tersebut ditendangmau tidak mau si laki laki tersebut kembali kepada istri yang pertama.

Abdul Majid Mahmud Mathlub dalam bukunya yang berjudul Panduan Hukum Keluarga Sakinah, bahwa seorang melakukan poligami karena 6 1. Kehendak untuk menopang umat dengan kaum laki laki 3. Besarnya jumlah perempuan dibandingkan dengan jumlah laki laki. Kekuatan nafsu seksual yang telah menguasai manusia 4. Poligami memiliki beberapa dampak khususnya terhadap perempuan Indonesia.

Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami 7 1. Keadaan atau penyakit khusus yang telah dialami oleh sang istri, sehingga tidak mau memberikan kemauan sang suami, tetapi suami tidak ingin menceraikannya. Dampak psikologis perasaan inferior istri dan menyalahkan diri curso opções binárias iq option merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

Dampak ekonomi rumah tangga Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis.

Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekwensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Dampak kesehatan Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual PMSbahkan rentan terjangkit virus HIV AIDS. Jika dilihat dari permasalahan tersebut, bukan berarti tidak boleh dilaksanakan poligami. Pada dasarnya poligami boleh dilaksanakan, asalkan seorang istri sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan suaminya baik secara lahir dan bathin.

Ketentuan ini dapat membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Bagi yang beragama Islam harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama 8sedangkan yang diluar agama Islam harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dapat memberikan ijin poligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 9 1.

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3. Sah atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi. Dalam hal ini menyangkut a. Istri tidak dapat melahirkan keturunan Dengan demikian yang menjadi perhatian dalam pengajuan permohonan berpoligami adalah menyangkut 10 1. Apakah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dengan demikian asas monogami tidak bersifat limitatif saja, karena dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2 disebutkan, dimana pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Apakah benar bahwa isterinya tidak dapat melahirkan keturunan. Adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan atau tulisan, khusus untuk persetujuan lisan harus diucapkan dimuka pengadilan 3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak anak. Untuk mengecek kemampuan suami tersebut dilakukan dengan memperhatikan. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat dia bekerja b.

Apakah benar bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Surat keterangan pajak penghasilan c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan akan anak mereka dengan pernyataan janji dari suami. Yang menjadi sebuah pertanyaan mendasar bahwa dalam poligami harus adanya sebuah rasa keadilan dari pihak suami. Untuk memeriksa kemampuan suami apakah dapat bersikap adil atau tidak terhadap isteri isteri dan anak anaknya, maka pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan.

Dalam Pasal 42 PPP No. 9 Tahun 1975 dikatakan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh hakim selambat lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran lampirannya. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan. Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, bahwa Undang Undang tersebut belum sepenuhnya efektif, karena sangat jelas sekali bagi suami yang ingin berpoligami harus adanya persetujuan dari isteri, serta suami dapat menanggung kehidupan isteri isteri dan anak anaknya secara adil, akan tetapi semuanya berada diluar garis kenyataan yang telah ditentukan, yang ada pada saat ini adalah bahwa para isteri dan anaknya telah dirugikan secara moral maupun materil.

Menurut Prof. Zainuddin Ali dalam bukunya Sosiologi hukum, bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif, disebabkan karena empat hal 1. Kaidah Hukum 2. Penegak Hukum 3. Sarana Fasilitas Hukum 4. Kesadaran Hukum. Pemakalah berpendapat bahwa kasus poligami, bila dikaitkan dari pendapat Prof. Zainuddin Ali, pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai materi atau kaidah hukum, bahwa faktor yang paling mendominan UU tersebut tidak berjalan dengan efektif adalah kesadaran hukum dari suami yang akan berpoligami.

Kesimpulan Pemakalah menyimpulkan bahwa pada dasarnya poligami di Negara Republik Indonesia berdasarkan tinjauan hukum positif itu dibolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa seorang laki laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Permasalahannya adalah, jika seorang suami ingin berpoligami, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 1.

Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bila ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, masalah poligami ini tidak berjalan dengan efektif, karena salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam hal ini laki laki yang ingin berpoligami yang telah mengacuhkan UU tersebut. Dampak hukum Seringnya terjadi nikah di bawah tangan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agamasehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama.

Saran Pemakalah memberikan saran, khususnya kepada para suami yang ada di Negara Indonesia sebaiknya 1. Janganlah melakukan poligami, jika isteri masih dapat memenuhi kebutuhan baik secara lahir dan bathin. Disamping itu pula jika ingin melakukan poligami, maka bersikaplah adil terhadap isteri dan anak anak, dan juga harus mendapatkan persetujuan dari isteri baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. Jangan melakukan pernikahan siri meskipun sah secara agama, tetapi Indonesia adalah negara hukum, maka pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara agama dan dicatat oleh Pemerintah melalui KUA. 1 Tahun 1974, www. qid 20090410105226AAMqRCq, Jehani, Libertus, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya. Ariyani, Mira Faktor Yang Berperan dan Terjadi Dalam Keputusan Perempuan Dewasa Untuk Menjadi Istri Kedua Pada Pernikahan Poligami Depok Fakultas Psikologi UI, 2004 Ayu Rahmi, Ratu Inefektifitas Poligami dalam Tinjauan UU No.Jakarta Forum Sahabat, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Kompilasi Hukum Islam Pasal 51 ayat 1 Majid Mahmud Mathlub, Abdul, Panduan Keluarga Sakinah, Solo Era Intermedia, 2005.

Nasution, Khairuddin, Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran, Jakarta Grafika Insan Permata, 1996 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Curso opções binárias iq option Dalam Rumah Tangga, Jakarta Visimedia, 2009. qid 20090410105226AAMqRCq, sedangkan dalam Agama Islam pengertian dewasa bagi laki laki sudah mengalami mimpi basah atau bagi wanita yang sudah haid, agar lebih jelas lihat kitab fiqh seperti safinatunnajah.

2 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran, Jakarta Grafika Insan Permata, 1996hal 84 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia 4 Departemen Agama, Al Quran Surat An Nisaa ayat 3 5 Mira Ariyani, Faktor Yang Berperan dan Terjadi Dalam Keputusan Perempuan Dewasa Untuk Menjadi Istri Kedua Pada Pernikahan Poligami Depok Fakultas Psikologi UI, 2004hal 88 6 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Keluarga Sakinah, Solo Era Intermedia, 2005Cet.

7 Ratu Ayu Rahmi, Inefektifitas Poligami dalam Tinjauan UU No. 3htm, diakses tanggal 20 Juni 2009 8 Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 51 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta Visimedia, 2009Cet. 10 Libertus Jehani, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya.Jakarta Forum Sahabat, 2008Cet Ke I, hal. NAMA AGUSTINA SETIYAWATI, SH. NPM 7109001. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, sehingga ada sebuah adagium terkenal dalam studi ilmu hukum, yakni ada masayarakat, ada hukum ubi societas ibi ius.

Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting karena hukum merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan social institutions yang harus dipahami tidak sekedar sebagai suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatn yang lain secara seimbang. KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KASUS HUKUM PEMBUNUHAN NASARUDIN BAB I PENDAHULUAN.

Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 dua hal, yaitu 1. Sebagai Contoh dapat disebut misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan cirri-cirinya gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan; 2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga; dan sebagainya.

Ada 4 empat pendekatan dalam batasan-batasan yang ada pada ruang lingkup sosiologi hukum, pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam,pendekatan positivistic, dan pendekatan paradigmatik. Adanya legalitas dapat menimbulkan dugaan, bahwa kekuasaan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat umum merupakan kekuasaaan yang sah. Setiap petugas hukum pada dasarnya adalah petugas peradilan sampai derajat tertentu.

Di dalam perannya itu, ia melaksanakan diskresi yang mempengaruhi hak-hak dari warga masyarakat. Oleh karena itu, legalitas memerlukan penamaan yang kokoh dari prinsip-prinsip keadaan yang sah pada pola berpikir warga masyarakat. Oleh karena itu, hukum menjadi pedoman agar diskresi dimaksud dibatasi, akan tetapi juga menghendaki kebebasan agar tercapai keadilan bagi para warga masyarakat. Agar kedua hal dimaksud tercapai dengan serasi, diperlukan kemampuan untuk mengendalikan diri dan mekanisme-mekanisme sosial untuk membentuk nilai-nilai dan aturan-aturan perilaku yang serasi dan wajar.

Manfaat Sosiologi Hukum Untuk Memahami Bekerjanya Hukum Di Dalam Masyarakat Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang, yaitu 1. Fungsi hukum sebagai sosial control didalam masyarakat; Terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum 2.

Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat; Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound atool of social engineering. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan; Fungsi hukum sebagai symbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga nasyarakat tentang hukum.

Fungsi hukum sebagai instrument politik; Hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama pemerintah. Fungsi hukum sebagai alat integrasi; Hukum sebagai alat integrasi, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik. Hukum sebagai Institusi Sosial Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Dalam wacana sosiologi, institusi ini lazim disebut sebagai social institutions institusi sosial. Institusi sosial ini mempunyai tiga fungsi, yaitu 1 memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap; 2 menjaga keutuhan masyarakat; dan 3 memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial social controlmaksudnya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Hukum merupakan salah satu institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai salah satu institusi sosial karena disamping sebagai gejala sosial das seinyaitu pelaksanaannya, hukum juga mengandung unsur-unsur yang ideal das sollenyaitu ide-ide hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai institusi sosial juga mempunyai tiga fungsi yang dikemukakan di atas, yakni memberikan pedoman bagi masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan sebagai alat kontrol sosial.

Tiga fungsi hukum sebagai salah satu institusi sosial tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi konservatif hukum karena hanya melihat hukum dari sisi normatif-positivistiknya saja. Paradigma berpikir semacam ini, semakin lama dirasakan semakin mengalami anakronistik karena tidak lagi sepenuhnya mampu menampung perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat. Pandangan konservatif ini terasa dangkal dalam melihat hukum.

Sisi normatif-positivistik dari hukum hanya merupakan salah satu wajah dari sekian banyak wajah hukum. Sisi lain yang lebih hakiki dan substansial dari hukum adalah sisi sosiologis yang melihat hukum sebagai sebuah produk dari proses kehidupan sosiologis suatu masyarakat, karena hukum merupakan bayang-bayang dari proses sosial law is a shadow of social process. Perspektif sosiologis dari hukum ini juga terlihat lebih membumi dalam melihat hukum karena pola hubungan antara masyarakat dan hukum yang mengaturnya merupakan hubungan yang bersifat interdependen atau saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Pada suatu kesempatan, kaidah-kaidah hukum mempengaruhi perilaku masyarakat. Akan tetapi, pada kesempatan lain pola perilaku masyarakat akan sangat mempengaruhi karakteristik kaidah hukum yang akan ditetapkan dalam suatu masyarakat. Pemahaman manusia terhadap hukum tidak bersifat statis dan tanpa dinamika. Proses perubahan masyarakat dalam segala aspeknya ikut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pada perkembangannya, muncullah sebuah pemahaman terhadap hukum yang sedikit lain dari sebelumnya, yaitu hukum harus diarahkan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat sosiologis, selain fungsi yang selama ini dipahami, yakni hukum hanya dilihat pada tataran normatif-positivistiknya saja.

Dengan demikian, hukum tidak boleh mempunyai logikanya sendiri dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi sosial. Dalam merumuskan suatu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hukum harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis suatu masyarakat dalam segala aspeknya. Apabila faktor-faktor sosiologis diabaikan oleh hukum, maka akan beresiko hukum tersebut tidak ditaati oleh masyarakat. Selain itu, pengabaian tersebut juga cenderung mengingkari kodrat hukum yang merupakan cerminan dari pola pandang dan perilaku suatu masyarakat dalam kesehariannya.

Para ahli sosiologi hukum terus melakukan transformasi pandangan mengenai hukum, sehingga perubahan perspektif dan paradigma hukum mengalami kemajuan yang luar biasa dan tampil dengan wajah yang berbeda. Tokoh yang berjasa dalam hal ini adalah Eugen Ehrlich yang merubah cara pandang terhadap hukum yang konservatif menuju pemikiran hukum yang lebih sosiologis melalui konsep pembedaan hukum positif dengan living law yang sangat terkenal.

Ehrlich menganggap bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Beberapa pandangan para ahli yang relatif berbeda dari para pendahulunya terus bermunculan seiring dengan perubahan sosial yang begitu cepat. Pada awalnya, hukum hanya dianggap mempunyai fungsi yang paling konservatif-positivistik. He insisted that all law is first developed by custom and popular faith.

Dia juga menegaskan bahwa semua hukum itu dikembangkan terutama oleh kebiasaan dan kepercayaan umum. Tokoh yang termasuk di sini adalah Friedrich Karl von Savigny yang mengatakan bahwa, Law is an expression of the common conciousness or spirit of a people volgeist. Menurut Savigny, hukum merupakan ungkapan dari kesadaran umum atau semangat dari masyarakat volgeist. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai watchdog yang ampuh dalam mengawasi setiap perilaku anggota masyarakat agar tetap dalam perilakunya yang benar dan absah.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, hukum juga dianggap mempunyai fungsi lain yang sangat kelihatan lebih empiris-realistis daripada sebelumnya, yaitu sebagai alat rekayasa masyarakat law as a tool of social engineering. Di samping itu, Aliran konservatif juga melihat hukum hanya dari segi fungsi imperatifnya saja, yaitu hukum merupakan alat pengendalian masyarakat law as a tool of social control.

Selain dua fungsi hukum tersebut, hukum juga dianggap sebagai mekanisme pengintegrasi law as an integrative mechanism ; hukum sebagai metode penyelesaian konflik law as method of conflict resolution ; dan masih banyak lagi. Pekembangan pemikiran mengenai hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Membicarakan hukum dalam kontes organisai berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas, juga membicarakan kultur suatu organisasi.

tanpa pengorganisasian tersebut, apalagi dalam suatu masyarakat dan tingkat peradaban yang kompleks seperti sekarang ini, ide- ide hukum tidak akan diwujudkan dalam masyarakat. Hukum dalam konteks organisasi membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang diserahi tugas untuk mewujudkan dan menegakan hukum itu bekerja. Lembaga penegak hukum yang harus menjalankan tugas dan pekerjaannya di tengah- tengah masyarakat, tidak dapat mengabaikan peranan dari lingkungan tersebut.

Pertama, karena lembaga penegakan hukum mendapatkan serta menggali sumber dayanya dari lingkungan tersebut, baik berupa manusia maupun sumber-sumber daya lainnya. Secara terperinci, berikut ini digambarkan mengenai penengakan hukum didalam yang kompleks. Kompleksitas suatu masyarakat dimulai oleh pembagian sumber-sumber daya yang kemudian menimbulkan strukturisasi kekuasaan.

Maka dijumpai golongan yang memperoleh kekuasaan lebih nbesar dibanding dengan yang lain. Oleh karena itu, mendapatkan kekayaan ekonomi dan politik yang lebih besar. Terciptalah suatu pelapisan dalam masyarakat berupa perbedaan kedudukan-kedudukan sosial, politik dan ekonomi. Penegakan hukum dijalankan secara terorganisasi olehn badan-badan penegak hukum akan dilakukan sedemikian rupa.

Pengorganisasian ide-ide abstrak yang hendak di capai oleh hukum merupakan bagian penting dari rencana perwujudan hukum dalam masyarakat. Pelaksanaannya akan memberikan keuntungan kepada badan-badan tersebut, sedangkan pelaksanaan yang akan memberikan hambatan, dihindari. Keuntungan-keuntungan akan di peroleh apabila penengakan hukum dijalankan terhadap orang-orang dari golongan yang tidak atau hanya mempunyai sedikit kekuasaan politik.

Apabila penegakan hukum ditunjukan terhadap golongan yang mempunyai kekuasaan, penegakan hukum hanya akan menciptakan hambatan bagi badan penegak hukum. Peraturan-peraturan yang melarang dilakukannya perbuatan yang lazim yang dilakukan oleh orang-orang lapisan bawah cenderung untuk lebih sering diterapkan, sedang yang lazim dilakukan oleh mereka dari golongan menengah keatas banyak kemungkinannya tidak dijalankan. Sistem hukum modern diorganisasikan ke dalam badan-badan yang tersusun secara birokratis.

Tujuan- tujuan badan-badan tersebut dinyatakan secara formal dan jelas, sedang setiap pejabat menduduki tempatnya masing-masing sesuai dengan struktur birokrasi yang telah ditentukan. Hak-hak serta kewajiban-kewajibannya juga dituliskan secara jelas. Penyusunan secara formal-birokratis seperti tersebut menimbulkan tuntutan terhadap para penjabat untuk bertindak sesuai dengan peranan yang telah dirumuskan secara formal.

Sistem hukum modern didasarkan pada legitimasi yang bersifat hukum dan rasional. Sistem hukum modern menghendaki agar hukum dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang umum dan dibuat berlaku umum, artinya sama bagi siapa saja. Peraturan-peraturan yang ditunjukan kepada para pejabat penegak hukum tersebut menghendaki agar mereka menerapkan hukum dengan cara yang sama terhadap setiap orang. Sesuai dengan kerangka penerapan hukum sebagaimana diuraikan pada butir-butir terdahulu, maka apabila pejabat hukum berhadapan dengan orang-orang dari lapisan-lapisan sosial yang berbeda, maka dapat diperkirakan tindakan atau peranan yang mereka lakukan akan berbeda dari apa yang tertera secara formal dalam peraturan- peraturan.

Dari uraian pada Bab I Pendahuluan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam kajian sosiologi hukum terhadap kasus hukum pembunuhan Nasarudin adalah A. Pandangan Masyarakat terhadap kasus pembunuhan Nasarudin B. Apakah fungsi hukum dalam masyarakat diterapkan dalam penanganan kasus pembunuhan Nasarudin. Pandangan masyarakat terhadap kasus pembunuhan Nasarudin Pemberitaan media yang sangat gencar tentang kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran PRB Nasarudin Zulkarnaen yang diduga melibatkan ketua KPK Antasari Azhar, Nasarudin Zulkarnaen akhirnya tewas akibat diberondong peluru dua pengendara sepeda motor setelah bermain golf di lapangan modernland tangerang 14 Maret 2009.

Di antara perkembangan itu adalah konsep mengenai fungsi hukum. Dalam kasus pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen yang patut dapat diduga memang menyeret nama Antasari Azhar, Antasari mengatakan masalah itu tidak benar, hanya rumor yang berkembang ada hubungan dengan wanita lain, dan hal ini perlu diluruskan,menurut dia kini telah berkembang rumor yang berupaya untuk menghilangkan masalah sebenarnya,yakni soal korupsi dengan berupaya untuk menonjolkan persoalan lain termasuk masalah pembunuhan.

Dan patut dapat diduga, pmbunuhan sadis ini disebabkan cinta segitiga terkait kisah asmara dengan seorang caddy lapangan golf. Patut dapat diduga, Antasari Azhar adalah dalang pembunuhan alias aktor intelektual yang memerintahkan agar Nasarudin dibunuh. Apakah Fungsi Hukum dalam masyarakat diterapkan dalam penanganan kasus pembunuhan Nasarudin Pengertian masyarakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia.

Dalam berfungsinya hukum dalam penanganan kasus pembunuhan Nasarudin, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu.

Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan. Curso opções binárias iq option kasus pembunuhan Nasarudin terungkap dan terselesaikan harus lah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi yang sedikitnya mencakup 4 faktor ,yaitu 1. Hukum atau peraturan itu sendiri; 2. Petugas yang menegakkannya; 3.

Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan huku; 4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Kaitan yang serasi antara peraturan, petugas, fasilitas dan masyarakat, bukanlah satu-satunya masalah yang menyangkut berfungsinya hukum dalam masyarakat, rupa-rupanya ada pengaruh lain yang mungkin timbul terhadap masing-masing unsur, yaitu pengaruh politik, ekonomi dan sosial yang sangat berpengaruh pada berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Dalam kasus pembunuhan Nasarudin saat ini polisi sedang menangani kasus ini, dan sudah tidak bisa lagi bagi mabes polri dan jajarannya untuk setengah-setengah dalam menangani kasus pembunuhan ini. Kurangnya pemahaman terhadap hukum sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum dapat melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

Peningkatan kualitas terhadap penegak hukum khususnya yang menyangkut Hak Asasi Manusia seharusnya mendapat prioritas 2. Hukum harus diarahkan untuk kepentingan kepentingan yang bersifat sosiologis 3. Black, Donald. The Boundaries of Legal Sociologydalam Soejono Soekanto, Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum. Hukum harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis suatu masyarakat dalam segala aspeknya.

I, Jakarta Ghalia Indonesia, 1985. Bredemeier, Harry C. Law as an Integrative Mechanismdalam Law and Sociology. Edited by William M. Evan, New York Free Press of Glendoe, 1962. Galanter, Marc.

CURSO OPÇÕES BINÁRIAS DO ZERO PARA INICIANTES - AULA 1, time: 9:48
more...

Coments:

12.03.2020 : 01:56 Grorn:
O talento vem de muita coordenação. Realmente pegaram muita coisa de nós. Não só eles dois, mas minha filha também jogou basquete.

Categories