Curso opções binárias iq option pdf

Was and curso opções binárias iq option pdf amusing message remarkable

Como Operar na IQ Option - Iniciantes, time: 18:18

[

Dari sisi ini paling tidak ada tiga hal yang dapat dilihat yaitu 1. hakim-hakim tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mengutip yurisprudensi dari Mahkamah Agung Indonesia. Kedua, kemungkinan memang tidak ada putusan hakim MA yang dapat dianggap berkualitas untuk kasus itu. Permasalahan yang berkaitan dengan hukum positif dan keadaan supremasi hukum saat ini juga terletak pada kualitas perundang-undangan yang mencakup kemungkinan-kemungkinan negatif sebagai berikut 1.

Ketiga, menganggap yurisprudensi asing selalu lebih valid dan bermutu. Perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak memadai dengan suasan kemerdekaan. Sebagai contoh ketentuan tentang Hatzaai Artikelen Pasal 154, Pasal 156 KUHAP yang bertentangan dengan kebebasan menyatakan pendapat, pasal-pasal yang memidana pengemisan dan penggelandangan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHAP. Contoh Undang-Undang No. 11 PNPS 1963, yang merupakan gambaran sistem otoriter. Undang-undang yang karena sesuatu hal belum beradaptasi dengan perkembangan internasional sekalipun dimungkinkan misalnya, ratifikasi dokumen internasional HAM masih sangat rendah intensitasnya.

Contoh belum diaturnya pertanggungjawaban korporasi corporate criminal hability dalam tindak pidana korupsi; 4. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan rasa keadilan masyarakat yang kadang-kadang terlalu menekankan kepastian hukum tetapi merugikan keadilan. Kesadaran hukum yang masih rendah yang lebih banyak berkisar dengan kualitas sumber daya manusianya, sehingga terjadi kesenjangan antara law awarenes lawacquitance dengan law behaviour aspek kesadaran hukum.

Contohnya praktek-praktek penyiksaan dalam penegakan hukum, padahal jelas melanggar Pasal 422 KUHAP. Rendahnya pengetahuan hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional, dan tidak jarang mengakibatkan malpraktek di bidang penegakan hukum aspek illteracy. Misalnya masih banyak praktek main hakim sendiri baik antar warga masyarakat maupun oknum penegak hukum terhadap warga masyarakat. Mekanisme Lembaga Penegak Hukum yang fargmentasi sehingga tidak jarang menimbulkan disparitas penegakan hukum dalam kasus yang sama atau kurang lebih sama.

Budaya hukum tentang HAM yang belum terpadu sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM. Bagir Manan menyebutkan bahawa keadaan hukum the existing legal system Indonesia dewasa ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut 1. Dilihat dari substansi hukum - asas dan kaidah - hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku - sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional.

Tiga sistem yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarakan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasai untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern. Perundang-undangan yang diciptakan setelah Indonesia merdeka tetap dinilai bermasalah sehingga telah ditinjau kembali.

Ditinjau dari segi bentuk --- sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis, Para pelaksana dan penegak hukum senantiasa mengarahakan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan Yruisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama.

Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan-kekososngan baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat.

Keadaan hukum kita dewasa ini menunjukkan pula banyak aturan kebijakan beleidsregel. Peraturan-peraturan kebijakan ini tidak saja berasal dari administrasi negara, bahkan pula dari badan justisial. Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang selalu melekat pada administrasi negara. Yang menjadi masalah, adakalanya peraturan kebijakan tersebut kurang memperhatikan tatanan hukum yang berlaku.

Berbagai aturan kebijakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena terlalu menekankan aspek doelmatigheid dari pada rechtsmatigheid. Hal-hal semacam ini sepintas lalu dapat dipandang sebagai terobosan tas ketentuan-ketentiuan hukum yang dipandang tidak memadai lagi. Namun demikian dapat menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum. Keadaan lain dari hukum kita dewasa ini adalah sifat departemental centris.

Hukum khususnya peraturan perundang-undangan - sering dipandang sebagai urusan departemen bersangkutan. Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah adalah semata-mata urusan Departemen Dalam Negeri. Peraturan perundang-undangan industri adalah semata-mata urusan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Tidak pula jarang dijumpai inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoretik yang dipergunakan.

Keadaan hukum kita - khususnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir - sangat mudah tertelan masa, mudah aus out of date. Secara subyektif, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan seketika sehingga kurang memperhatikan wawasan ke depan. Kekurangan ini sebenranya dapat dibatasi apabila para penegak hukum berperan aktif mengisi berbagai kekososngan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah. Secara obyektif hal ini terjadi karena perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya berjalan begitu cepat, sehingga hukum mudah seka;i tertinggal di belakang.

Ketika polisi datang, sang penjahat sempat berusaha kabur dengan melompati pagar. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian penegak hukum lebih suka memilih sebagai aplikator daripada sebagai dinamisator peraturan perundang-undangan. Curso opções binárias iq option pdf menyebutkan bahwa berbagai krisis yang terjadi saat ini di Indonesia sesungguhnya berpangkal tolak pada krisis prilaku. Main Hakim Sendiri dan Budaya Hukum Sering kita saksikan pemberitaan di media massa yang gencar memberitakan fenomena kekerasan dan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kriminal.

Reaksi sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasannya. Biar kapok, begitu kira-kira pernyataan sementara masyarakat. Sebagian lainnya menyatakan, kekerasan curso opções binárias iq option pdf main hakim sendiri adalah akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bukan hanya kekerasan terhadap pelaku kejahatan, kekerasan tampaknya sudah mewabah.

Lihat saja tawuran pelajar, bentrokan fisik antarwarga desa, bahkan bentrokan yang tak kunjung padam bernuansa SARA suku, agama, ras dan antargolonganmemakan korban nyawa yang tidak sedikit. Harta benda yang musnah tak terhitung karena perusakan dan pembakaran rumah, sehingga terjadi gelombang pengungsian di negeri sendiri, kantor polisi, gedung DPRD dan gedung pemerintah daerah pun tak luput jadi korban perusakan massa.

Semua itu terjadi justru saat masyarakat sedang dalam era reformasi. Gejala apakah ini sesungguhnya. Apakah hal itu menunjukkan kesadaran Hukum masyarakat yang masih rendah atau inikah budaya hukum masyarakat kita. Sebagai catatan bahwa kesadaran hukum bukanlah budaya hukum karena budaya hukum yang baik akan melahirkan sebuah proses sosial, yaitu kesadaran hukum. Bila dikatakan kesadaran hukum masyarakat rendah, nyatanya pada banyak peristiwa, masyarakat yang tinggal di desa sekalipun sudah tahu hak dan kewajibannya.

Ini terbukti di era reformasi di mana rakyat bebas dari rasa takut, mereka berani menuntut haknya untuk mendapatkan kembali tanahnya yang diambil secara tidak adil oleh orang kuat di masa Orde Baru. Pada sisi lain bisa dipikirkan, adanya pomeo di masyarakat yang kurang sedap terhadap polisi. Bahkan, pernyataan terhadap puncaknya badan peradilan, Mahkamah Agung, misalnya, yang digambarkan sebagai busuknya kepala ikan. Apakah pernyataan seperti itu perlu dan bermanfaat dilontarkan kemudian menyebar kepada publik, padahal dengan dibentuknya Komisi Hukum Nasional dan komisi lain, masyarakat tentunya sudah dapat mengira kondisi law enforcement dewasa ini.

Apakah tidak lebih baik bukan pernyataan yang berindikasi menjadi kampanye pribadi, tetapi konsep pikiran yang orisinil. Misalnya, bagaimana memperbaiki badan peradilan yang sudah sedemikian buruk. Tampaknya, kurang disadari bahwa pernyataan yang kurang bijak seperti itu, apalagi bila dilakukan oleh seorang cendekiawan, justru akan memberi dampak yang lebih buruk di mana kepercayaan publik terhadap penegak hukum semakin hancur.

Menghadapi tindak kekerasan dan main hakim sendiri secara massal ini memang tidak mudah. Hukum pidana kita tidak cukup mengatur kejahatan yang dilakukan secara massal tindak pidana kelompokkecuali Pasal 55 - 56 KUHP yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan Pleger pelakudoenpleger menyuruh melakukan dan medepleger turut melakukanPasal 55 1 ke-1, uitlokker pengajur pembujuk penghasutPasal 55 2 dan medeplichtig membantu melakukan pasal 56.

Suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi polisi menangkap dan menyidik pelaku kejahatan massa, apalagi polisi cenderung berhati-hati bertindak agar tidak terpeleset dalam tindak pelanggaran kejahatan menurut UU No 39 1999 tentang HAM. Bagaimanapun juga polisi adalah garda utama yang berada di barisan paling depan dalam memberantas kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka kepercayaan kepada aparat keamanan ini harus dipulihkan.

Sekalipun demikian polisi tetap dituntut untuk bertindak profesional sambil menampilkan citra polisi yang simpatik dalam menegakkan hukum. Tentang peranan budaya hukum, Lawrence M Friedman menulis, legal culture People s attitude toward law and legal system, their beliefs, values and expectationsyang artinya bahwa masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional.

Kita mengenal beberapa budaya daerah yang membangun kerangka-kerangka hukum dan ditaati oleh kelompok masyarakat daerahnya, seperti di daerah Sumatera Barat dikenal Tuah Sakato Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi, sedang pada masyarakat Batak ada adat Delihan natolu dan Pardomoan di mana peran Raja Marga dalam menyelesaikan perselisihan antarmarga sendiri maupun antarmarga sangat dihormati. Demikian pula masyarakat Sulawesi Utara ada Torang semua basodara yang menjiwai masyarakat Sulut menjadi ramah dan senantiasa berupaya menghindari pertikaian sesama.

Di Jawa umumnya ada Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Pada masyarakat Indonesia dikenal gotong royong sebagai perwujudan semangat hidup dalam kebersamaan. Sistem nilai dalam kelompok masyarakat itu menjadi budaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di luar pengadilan menurut hukum positif. Begitu pentingnya peran budaya hukum sehingga kesadaran hukum dalam pelaksanaannya akan lebih efektif, maka budaya hukum yang melahirkan kesadaran hukum perlu kajian lebih mendalam dan pembinaan yang lebih terarah, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tenteram curso opções binárias iq option pdf sejahtera.

Begitulah hendaknya masyarakat yang taat hukum. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Main Hakim Sendiri Peradilan Massa Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sudah banyak korban tewas. Sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Realitas tersebut ditandai dengan harapan masyarakat yang menghendaki terciptanya persamaan di depan hukum equality before the lawperadilan yang independen dan tidak memihak fair tribunal and independence of judiciary. Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Hukum ditegakkan demi pencapaian keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum dapat ditegakkan, maka keadilan, ketertiban, kepastian hukum, rasa aman, tenteram dan kehidupan yang rukun akan dapat diwujudkan. Dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut, tersirat pula bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa.

Komitmen ini dituntut secara konsisten untuk dapat diimplementasikan, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia berupaya bangkit mengatasi krisis multidimensional, mengingat peran hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan masyarakat semata, tetapi juga dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya.

Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Dalam kaitannya dengan masalah penegakan hukum terhadap praktik main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat seperti apa yang sering kita saksikan di media televisi menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kekecewaan terhadap aparat penegak hukum karena banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum serta lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tindakan tersebut sering terjadi dan terus berulang di kalangan masyarakat kita.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan faktor yang disebutkan sebagai salah satu penyebab semakin maraknya pengadilan massa. Aksi anarkisme di luar batas perikemanusiaan itu terjadi karena akumulasi kekecewaan atas kenyataan tidak tuntasnya sejumlah kasus yang mereka tangani. Masyarakat sudah lelah menantikan penegakan hukum yang bertele-tele dan sekadar menjadi panggung politik.

Bukan hanya untuk kasus-kasus berskala nasional yang melibatkan koruptor milyaran rupiah yang membuat sengsara kehidupan rakyat kecil. Akan tetapi, juga untuk kasus-kasus kejahatan yang setiap hari terjadi di tengah masyarakat. Selain polisi, jaksa dan hakim tentu saja berbagai kesulitan yang didera masyarakat juga menjadi pemicu. Dr Hotman M Siahaan, sosiolog Universitas Airlangga Unair Surabaya menyebutkan, berbagai tindakan main hakim sendiri, mencerminkan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai institusi dan fungsinya.

Dengan demikian ketika aparat tidak mau menegakkan institusi dan fungsinya, maka akan muncul perlawanan yang didorong oleh ketidak puasan masyarakat terhadap keadaan yang serba rancu. Timbullah gejolak sosial dan anarki, kata Siahaan. Sejumlah keberhasilan polisi menangkap dan menembak tewas pelaku kejahatan tidaklah dipandang punya cukup arti. Masyarakat sudah demikian marah menyaksikan betapa aksi-aksi kejahatan di perumahan, di dalam kendaraan, dan di tempat-tempat umum, terus terjadi.

Jika bukan membaca berita di koran, kabar korban kejahatan itu bahkan teman atau anggota keluarga dekat. Semua warga rasanya tinggal menunggu giliran saja menjadi korban kejahatan. Emosi masyarakat cenderung menjadi frustasi, saat misalnya seorang koruptor atau bandar narkoba di kampungnya bisa leluasa bergerak. Bahkan kalaupun ditangkap aparat kepolisian dalam hitungan hari mereka sudah bisa keluar lagi. Lebih lagi kalau tersangka yang diserahkan oleh masyarakat ternyata kembali bebas dalam beberapa hari, pekan, atau bulan.

Bahkan mereka kembali melakukan aksi kejahatannya kembali. Kecurigaan masyarakat terhadap polisi sudah demikian buruk. Jangan-jangan polisi menerima imbalan sejumlah uang atau fasilitas untuk membebaskan tersangka. Beberapa kali kami ingatkan jika polisi tak berubah, suatu saat kita akan menjadi korban keberingasan massa, kata seorang petinggi polisi suatu saat.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Pusat Lawang Malangdr G Pandu Setiawan DSKJ, menilai, anarkisme massa yang diwarnai tindakan brutal tanpa mengindahkan hukum dan norma-norma yang ada, curso opções binárias iq option pdf telah terjadinya frustrasi sosial yang menimbulkan problem kesehatan jiwa yang akut di masyarakat. Istilah delapan anam sama-sama dimengerti lalu menjadi istilah populer berkonotasi negatif bagi aparat kepolisian yang bersedia memberikan kebebasan bagi tersangka.

Masyarakat mengeluarkan impuls primitif, yang sulit diterima dalam peradaban manusia modern, dalam bentuk anarkisme sosial yang amat mengerikan. Pandu menduga, tindakan mengerikan itu terjadi karena adanya kegagalan kolektif untuk mengekspresikan ketidakpuasan dengan cara-cara yang beradab. Selain itu, juga diduga telah terjadi kesalahan pembelajaran secara kolektif dalam mengekspresikan ketidakpuasan sosial.

Masyarakat mengeluarkan impuls dasar primitif ketika mengekspresikan ketidakpuasan, tanpa mengindahkan nurani, pranata sosial, super-ego secara sangat telanjang. Tuduhan negatif atau kecurigaan masyarakat itu tentu saja dibantah pihak kepolisian. Untuk pelaku kejahatan seperti pencuri, penodong, penjambret, dan lain-lainnya itu, polisi tidak pernah melepas begitu saja.

Bukan hanya itu, tindakan keras aparat kepolisian saat menangani mereka sering membuat para penjahat itu tak tahan berlama-lama mendekam di tahanan polisi. Mereka umumnya minta segera dikirim ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan, ujar Saleh Saaf. Menurut Saleh Saaf, bahwa kemudian ada tersangka dibebaskan, ditahan, atau ditangguhkan penahanannya, semua itu sangat tergantung pada hasil penyidikan dan kebijakan penyidik.

Seorang tersangka-meskipun ia ditangkap ketika sedang melakukan kejahatan-tetap harus dilindungi hak-haknya. Polisi tetap harus melindungi dirinya secara fisik maupun mental, polisi juga tetap harus menerapkan asas praduga tak bersalah, dan yang terpenting polisi harus bisa membuktikan bahwa seseorang benar-benar melakukan tindak pidana kejahatan dengan mencari bukti-bukti perbuatan permulaan. Jika pada akhirnya polisi tidak menemukan bukti tindak pidana yang dilakukan tersangka, maka polisi harus melepaskannya demi hukum.

Dalam hal ini, polisi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara SP3 yang diberikan kepada keluarga tersangka dan ditembuskan ke pelapor. Persoalannya, dalam kasus kejahatan di tempat umum seperti itu, pelapornya sering tidak jelas. Tembusan SP3 itu lalu menguap begitu saja, sementara polisi juga tidak berupaya memberikan penjelasan kepada publik bahwa tersangka yang ditangkap polisi pada hari tertentu ternyata tidak terbukti sebagai pelaku kejahatan.

Maka, ketika yang bersangkutan nongol lagi di tempat biasa ia mangkal, masyarakat kemudian menuding polisi sudah bermain mata. Pada umumnya, tersangka pelaku kejahatan seperti itu selalu ditahan. Bisa saja polisi menangguhkan penahanannya bila penyidik yakin yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti. Ketika seorang tersangka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kejahatanmasih ada dua kemungkinan untuk ditahan atau tidak ditahan.

Untuk itu, penyidik harus mendapatkan jaminan badan fisik, atau uang. Uang jaminan itu harus diserahkan ke panitera pengadilan. Kepala Sub Dinas Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian RI, Kolonel Pol Saleh Saaf, membantah semua tudingan itu. Namun, persoalannya, jika benar proses hukum itu dijalankan apakah masyarakat mengetahui hal tersebut. Kecurigaan, tudingan masyarakat terhadap praktik-praktik bengkok aparat penegak hukum sudah telanjur parah. Mereka banyak melihat bukti bagaimana para pelanggar hukum bisa bebas berlenggang.

Banyak desas-desus beredar, untuk mengupayakan seorang tersangka di-TL tahanan luar -kan itu diperlukan sejumlah uang. Kabarnya, untuk tersangka pemakai narkotika uang men-TL-kan seorang tersangka itu berkisar antara Rp 2 juta-Rp 5 juta. Sedangkan untuk pengedar bisa mencapai puluhan juta. Seberapa kebenaran desas-desus itu sulit diperoleh bukti. Akan tetapi, sejumlah polisi menyatakan kemungkinan itu selalu ada. Saleh Saaf tidak membantah kemungkinan adanya kasus itu.

Namun, dia juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum itu bukan hanya polisi, melainkan ada jaksa dan hakim. Begitu berkas perkara diserahkan oleh polisi ke dan diterima Jaksa Penuntut Umum JPU. Maka selesailah sudah tugas polisi sebagai penyidik. Polisi biasanya tinggal menunggu jadwal kapan tersangka disidangkan di pengadilan. Soal hukuman bagi tersangka, itu menjadi urusan jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai pemutus.

Akan tetapi, karena polisi yang paling banyak berhadapan langsung dengan masyarakat, maka polisilah yang mendapat cercaan dari masyarakat kalau hukuman terhadap seorang tersangka begitu rendah. Dan ketika ternyata menyaksikan seorang tersangka yang ditangkap polisi kembali ke habitatnya dalam hitungan bulan, maka polisilah yang menjadi sasaran kemarahan. Padahal, keputusan apakah tersangka dihukum sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau tujuh bulan, berada di tangan hakim. Itulah namanya pengadilan rakyat.

Bagaimana pun aksi main hakim sendiri hingga menewaskan, bahkan membakar tersangka pelaku kejahatan harus dihentikan. Namun, acap kali, persepsi itu agak bisa dimengerti -bukan dibenarkan-saat masyarakat melihat bagaimana luluh-lantaknya hukum di negeri ini. Hotman Siahaan menyarankan kepada para elite politik dan pejabat, untuk mensosialisasikan penyadaran terhadap sesuatu yang layak, pantas, benar, baik, dan yang tidak. Kalau tidak segera dilakukan penyadaran itu, anarkisme massa akan meluas.

Para elite politik, tokoh partai, dan siapa pun yang ditokohkan oleh masyarakat, hendaknya berani melakukan penyadaran, bahwa tindakan anarkis harus dihentikan, untuk kemudian dimunculkan tindakan yang berbudaya dan beradab. Untuk menghentikan aksi-aksi massa yang primitif itu, kata Pandu, harus ada counter dengan cara pembelajaran kolektif yang lain yang lebih beradab. Tunjukanlah cara-cara menghukum yang baik terhadap para maling, misalnya. Jika ada maling dibawa ke polisi, diadili sesuai kesalahannya, dan dihukum sesuai aturan hukum.

Juga harus ada bukti yang berlawanan untuk menunjukkan kepada masyarakat tindakan yang beradab. Sehingga akan timbul pembelajaran kolektif yang lebih benar. Masyarakat dididik menyalurkan ketidakpuasan sosialnya dengan cara yang benar yang dapat diterima oleh nurani. Bagaimana pun istilah pengadilan rakyat itu tidak semestinya muncul di sebuah negeri yang lama disebutkan adil dan beradab ini.

Atau para elite politik dan penegak hukum sedang menunggu giliran. Kalangan pengamat menilai, tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya adalah perasaan tidak percaya masyarakat terhadap ketegasan aparat dalam menegakan hukum. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum dan sebagainya. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari banyaknya kasus main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri biasanya terjadi jika sang penjahat tertangkap tangan dilingkungan padat penduduk.

Seperti pusat-pusat perbelanjaan, terminal hingga perkampungan warga yang padat penghuni. Karena itu memang hanya penjahat yang bernyali besar yang masih nekad menjalankan aksinya. Mengingat resiko yang harus mereka dihadapi jika tertangkap warga. Menurut Kriminolog dari Universitas Indonesia Muhammad Mustofa, ada 6 faktor mengapa warga melakukan aksi main hakim sendiri. Dan faktor terbesarnya adalah kekecewaan warga terhadap kinerja aparat hukum di negara ini.

Polisi menurut Mustofa harus bertindak tegas, terutama dengan menyelidiki dan selanjutnya menindak secara hukum, pihak yang pertama kali memicu aksi kolektif tersebut. Sementara menurut Sosiolog Imam Prasojo, aksi main hakim sendiri lebih dipengaruhi perasaan frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat. Indikatornya, aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu.

Walaupun begitu menurut Imam, tetap masih mungkin dicarikan jalan keluar. Yakni dengan membentuk sebuah lembaga yang berfungsi sebagai juru damai atau negosiator dalam setiap komunitas. Tinggal yang harus dipikirkan bagaimana lembaga tersebut independensinya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Namun menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tjiptono, pihaknya sudah optimal menjalankan kewajibannya.

Tidak ada pilih kasih atau perasaan takut dari aparatnya untuk bertindak tegas. Tjiptono sependapat, bahwa yang paling bertanggungjawab dan menjadi target mereka dalam pengusutan kasus seperti ini adalah mereka yang menjadi pemicu awal. Polisi memang dibuat repot oleh aksi sepihak warga dalam menghadapi kejahatan di masyarakat.

Tidak saja dalam upaya mencegah warga tertidak anarkis. Tapi juga dalam mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi. Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi. Namun tetap saja, faktor pokoknya adalah lemahnya kesadaran hukum warga di satu pihak. Sinisme masyarakat terhadap institusi penegakan hukum terbilang luar biasa. Itu dibuktikan dengan menguatnya gejala main hakim sendiri eigenrichting di tengah masyarakat.

Dan ketegasan aparat menegakan hukum di pihak lain. Kasus maraknya dan menguatnya eigenrichting di tengah masyarakat seharusnya mengingatkan dan menyadarkan pengemban institusi peradilan. Dalam beberapa kejadian, pelaku maupun warga yang membaca berita kejadian mengerikan seringkali terdengar sinis. Mereka itu sedang tak menaruh kredibilitas kepada kompetensi hakim sehingga memproduk hukum jalanan, atau menurut istilah J.

Sebab, main hakim sendiri jika dipahami secara filosofis sebenarnya suatu modus perbuatan yang melecehkan, merendahkan, dan menginjak-injak peran elemen peradilan seperti hakim. Skolnick sebagai peradilan tanpa pengadilan justice without trial. Dengan tangan, kaki, pentungan, pedang, parang, tombak, dan celurit, serta sejumlah senjata lain, mereka menghadirkan dan bahkan menyuburkan kekejian tangan-tangan kotor.

Atau juga, praktik-praktik kebiadaban atas nama oposisi radikal terhadap praktik ketidakadilan dan perselingkuhan norma yang dilakukan elite penegak hukum. Lantas, apalah arti gerakan politik pembaruan hukum kalau mental korup aparat peradilan masih lebih digdaya dan superior. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap para pelaku pelaku main hakim sendiri, sudah selayaknya aparat lepolisian harus mencegah dan menangkap sekelompok masyarakat yang sering melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Hanya saja upaya pencegahan dan penangkapan itu perlu disertai pembenahan pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Alasannya, tindakan main hakim merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Polisi seharusnya berupaya mencegah tindakan main hakim. Itu dapat terjadi kalau polisinya sendiri berwibawa. Menurut Harkristuti, aparat Kepolisian seharusnya berupaya menangkap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Mereka harus menangani. Jangan diam-diam saja. Harus bergerak, termasuk menangkap, tuturnya. Hal itu memang agak sulit dilakukan, tetapi polisi harus tetap berupaya mencegah dan menangkap. Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Letkol Pol Zainuri Lubis pernah mengatakan, pelaku pengeroyokan bisa dituntut Pasal 351, 352, 353 juncto Pasal 53 KUHP.

Jika korban tewas, pelakunya diancam hukuman penjara sekurang-kurangnya lima tahun Kompas, 18 6 1999. Artinya, main hakim sendiri direstui. Jika upaya pencegahan dan penangkapan tidak dilakukan, ungkap Harkristuti, masyarakat menganggap kekerasan yang dilakukan dilegitimasi dan masyarakat terbiasa melakukannya. Ternyata, polisi diam-diam saja. Itu main hakim sendiri oke-oke saja, tambahnya. Upaya pencegahan dan penangkapan itu perlu juga disertai upaya institusi Kepolisian sendiri untuk menjadi aparat Kepolisian yang berwibawa dan dapat menjadi pelindung masyarakat.

Sulit tembus Harkristuti dan Erlangga sependapat, gejala main hakim sendiri merupakan akibat hilangnya penegakan hukum yang adil. Masyarakat sulit menembus struktur hukum yang sudah terblokade. Kalau mau berurusan dengan polisi, jaksa, hakim, atau pengacara, masyarakat harus mengeluarkan biaya ekonomi dan biaya sosial, tuturnya. Masyarakat mencari keadilan dengan cara mereka masing-masing. Erlangga menjelaskan, biaya ekonomi itu menyangkut uang yang harus dikeluarkan masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum.

Sementara biaya sosial berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi karena persoalan yang dihadapi belum tentu dapat diselesaikan. Oleh karena itu, menurut Erlangga, jika tindakan main hakim yang dilakukan masyarakat mau diatasi, aparat penegak hukum harus membersihkan dirinya. Aparat hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim harus bersih dari masalah sogok menyogok dalam menyelesaikan kasus-kasus-kasus kejahatan.

Polisi juga harus proaktif menangani kasus-kasus kejahatan dan kekerasan. Paradigma kerja polisi harus diubah, misalnya tidak melakukan kekerasan, tutur Erlangga. Jika hal itu tidak dilakukan, ungkap Erlangga, upaya pencegahan yang dilakukan polisi dalam menangani tindakan main hakim tidak akan efektif dan berhasil. Bahkan, polisi dapat menjadi sasaran amukan masyarakat. Sejumlah Kasus Main Hakim Sendiri 1. Dua pelaku perampasan sepeda motor tewas dibakar massa di Kalideres, Jakarta Barat.

Seorang penjambret di Solo tewas dibakar massa. Alif Hendra, anggota TNI di Tangerang diamuk massa setelah ia menghalang-halangi mereka menangkap copet. Husen Dalimunte 19 bersama rekannya Adi 19 dan Andi 18 dikeroyok warga sekitar Stasiun Kereta Api Pasarminggu, Jakarta Selatan karena diteriaki maling oleh empat pemuda yang tak jelas identitasnya. Latun 35 warga Desa Ayam Las, Kecamatan Kroya, Jawa Tengah tewas akibat dibakar hidup-hidup oleh massa.

Dua orang tersangka perampok nyaris dibakar massa setelah gagal merampas tas milik Ny Wiwik Wahyu Wiyati 41di Jalan Bendajaya Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Husen akhirnya tewa. Lopi Achmadi 26 tewas dikeroyok massa karena meminjam motor selama dua bulan dan kemudian diteriaki maling di daerah Pondokrangon, Jakarta Timur 8.

Muhtar 27 warga Lampung Tengah, tewas dihakimi massa di Tangerang. Pengeroyokan massa berawal ketika seorang teman Muhtar bernama Adang 22 mencoba mengutil sebuah walkman di warung milik Sarijan 40. diolah dari Pusat Informasi Kompas. Kondisi peradilan di Indoesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan.

Kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang terjadi saat ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan bukan merupakan suatu budaya hukum masyarakat kita. Bahwa kesadaran hukum bukanlah budaya hukum karena budaya hukum yang baik akan melahirkan sebuah proses sosial, yaitu kesadaran hukum. Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya tindakan main hakim sendiri peradilan massa diantaranya adalah perasaan tidak percaya masyarakat terhadap ketegasan aparat dalam menegakan hukum.

com, diakses 30 Juni 2009. Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, dalam Mochtar Kusumaatmaja Pendidik Negarawan Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahum Prof. Mochtar Kusumaatmaja, SH.Editor Mieke Komar, Etty R. Diagnostik Assesment of Legal Development in Indonesia, 1999, World Bank Project, Pengadilan Tinggi Siber Konsultan Reformasi Hukum di Indonesia yang disusun oleh Kantor Konsultan Hukum A. Agoes, Eddy Damian, Penerbit Alumni Bandung, 1999.

Hendarman Supanji, Law Enforcement Harapan dan Tantangan dalam situs www. id, diakses 29 Juni 2009. Norton Company, 1984. Lawrence Friedman, American Law, An Introduction, W. Lawrence M Friedman, What Is Legal System In America Law, W. Norton Company, New York, 1984. Muladi dalam kata sambutan,penerbitan buku R. Donald Black, The Behaviour of Law, New York, USA, Academic Press, 1976. Barimbing, Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Penerbit Pakar Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.

Barimbing, Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Jakarta Penerbit Pusat Kajian Reformasi, 2001. Zudan Arif Fakrullah, Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim Yang BerkualitasArtikel, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Mandisi Mata Kuliah Sosiologi Hukum ini dengan sebaik-baiknya. Gayus Lumbuun, Main Hakim Sendiri dan Budaya HukumKompas, online Diakses Senin, 29 Juni 2009.

Dalam makalah ini penulis mengambil judul FAKTOR-FAKTOR YANG MELAHIRKAN PERADILAN MASSA DILIHAT DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM. Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis yang dimiliki dalam menyelesaikan makalah ini. Untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik agar dalam pembuatan tugas makalah selanjutnya dapat diperbaiki baik isi maupun sistem penulisannya.

Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya para akademisi bagi para pihak yang berkepentingan. Jakarta, Juni 2009 Penulis. Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Permasalahan 4 BAB II ANALISIS PERMASALAHAN 5 A. Kondisi Peradilan di Indonesia Saat Ini 5 B. Main Hakim Sendiri dan Budaya Hukum 20 C.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Main Hakim Sendiri Peradilan Massa 13 BAB III PENUTUP 24 DAFTAR PUSTAKA 25. USMAN AULIA KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DILIHAT DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM A. Tiga Pendekatan Terhadap Hukum Terdapat 3 tiga jenis pendekatan terhadap hukum, sebagaimana dikemukakan oleh MAX WEBER sebagai berikut these three approaches are 1 a moral approach to law, 2 an approach from standpoint of jurisprudence, and 3 a sociological approach to law.

Each of these approaches has a distinct focus on the relations among law and society and ways in which law should be studied tiga pendekatan itu ialah, pertama pendekatan moral terhadap hukum; kedua, pendekatan dari kedudukan yurisprudensi; dan ketiga, pendekatan sosiologis terhadap hukum. Tiap pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda dalam relasi antara masyarakat dengan hukum, serta dari cara bagaimana mempelajari hukum. Sosiologi hukum menurut ACHMAD ALI 1998 menekankan kajian pada law in action atau hukum dalam kenyataan, sebagai refleksi tingkah laku manusia dengan menggunakan pendekatan empiris.

Jika seorang hakim memutuskan sebuah perkara dari dua belah pihak yang bersengketa atau yang terkena sengketa, maka dengan keputusan sang hakim yang bernuansa sosiologi hukum akan terciptalah rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut secara efektif dapat memulihkan hubungan sosial diantara pihak-pihak yang bersengka dan keduanya dapat secara sadar dapat menarik manfaat dari perkara tersebut. Hal demikian tidak mudah dilakukan tanpa mempelajari aspek-aspek sosiologi hukum secara empiris.

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan antar manusia atau sesama manusia dari sisi hukum. Sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Lebih jauh SATJIPTO RAHARDJO 1986 menjelaskan karakteristik studi hukum secara sosiologis menurut yaitu 1. Sosiologi hukum mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris empirical validity dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana bunyi teks dari peraturan itu secara nyata, terang, sejelas-jelasnya 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf.

Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya. Istilah sebab-sebab sosialdari pemaknaan hukum disiini ialah sebab-sebab yang hendak ditemukan dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain. Sedangkan pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami manusia the nature of human being dan juga berdasarkan pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar.

Perhatian terhadap hukum terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum a common morality yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah atau benar. Teori sosial mengenai hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Jelas di sini bahwa tolok ukur yang digunakan bukanlah moralitas secara khusus atau moralitas eksklusif.

Selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis koheren yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap kasus-kasus, sehingga dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas bermakna ganda.

Selanjutnya pendekatan ilmu hukum yurisprudensi berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom. Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya mempunyai kaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakup hukum dalam suatu arti yang mempertalikan konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikan sebagai sumber hokum.

Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan nilai-nilai non hukum. Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan di antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat pula kajian normatif dan kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kajian normatif menekankan kajian pada law in books, hukum sebagaimana mestinya dalam kitab hukum. Di samping itu, kajian normatif pada umumnya bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum antara lain ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum perdata positif, ilmu hukum tata negara, dan lain-lain.

Fokus dan Obyek Utama Kajian Sosiologi Hukum Apabila kita membuat konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisir tujuan-tujuannya, maka sangat penting bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang atau kebijakan-kebijakan tersebut terhadap perilaku masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan hukum itu, tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansinya, akan tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik secara empiris CURZON 1979 menjelaskan The term legal sociology has been used in some texts to refer to a specific study of situations in which the rules of law operate, and of behavior resulting from the operation of those rules Istilah sosiologi hukum telah dipakai dalam beberapa tulisan ilmiah, yaitu merujuk pada studi khas dimana aturan hukum beroperasi dilaksanakan, dan mengenai perilaku akibat pelaksanaan aturan-aturan tersebut Fokus utama pendekatan sosiologi hukum menurut GERALD TURKEL ACHMAD ALI, 1998 adalah pertama, pengaruh hukum terhadap perilaku social; kedua, pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam the sosial world dunia sosial mereka; ketiga, pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum; keempat, tentang bagaimana hukum itu dibuat; kelima, tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh ACHMAD ALI 1998sebagai berikut 1. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya.

Pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.

Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan.

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah konsep law as a tool of social engineering yang berarti bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah secara sadar masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.

Oleh karena itu, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial, diupayakanlah pengoptimalan efektifitas hukum. Hal ini menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum ACHMAD ALI, 1998. Menurut istilah DONALD BLACK 1976 2-4 dalam mengkaji hukum sebagai Government Social Control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat.

Sebaliknya hukum pun dapat berfungsi aktif sebagai a tool of social engineering. Oleh karena itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi oleh kekuasaan curso opções binárias iq option pdf. Jadi fungsi hukum dalam hal ini bersifat pasif, yaitu mempertahankan status quo sebagai a tool of social control. Apabila kajian sosiologi hukum tentang bagaimana fungsi hukum, sebagai alat pengendalian sosial lebih banyak mengacu pada konsep-konsep antropologis ilmu yang mempelajari suku bangsasebaliknya kajian sosiologi hukum tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu pada konsep ilmu politik dan pemerintah.

ROSCOE POUND sebagai pencetus konsep law as o tool of social engereering, memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian para sosiolog hukum adalah untuk memungkinkan dan mendorong pembuatan hukum, juga menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di mana hukum harus berjalan dan di mana hukum itu diterapkan ACHMAD ALI, 1998. ROSCOE POUND memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran baru yang mencoba mengonsepsikan ulang bagaimana hukum dan fungsi hukum harus dipahami.

Roscoe Pound merupakan ilmuan hukum yang terbilang orang pertama yang berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun dalam ilmu hukum SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO, 2002. Kegunaan Sosiologi Hukum Selanjutnya karakteristik dan kegunaan sosiologi hukum, menurut VILHELM AUBERT 1969yaitu Sociology of law is here viewed as a branch of general sociology, just like family sociology, industrial or medical sociology.

Sociological analyses of phenomena which are regulated by law, may aid legislators or even the courts in making decisions. Quite important is the critical function of sociology of law, as an aid in enhancing the legal profession s awareness of its own function in society. Sociology is concerned with values, with the preferences and evaluations that underlie basic structural arrangements in a society. It should not be overlooked, however, that sociology legitimately may also be viewed as auxiliary of legal studies, an aid in executing the tasks of the legal profession.

Sosiologi hukum disini dipandang sebagai cabang dari sosiologi umum, seperti sosiologi keluarga, sosiologi industri atau sosiologi kedokteran. Seyogyanya juga bisa dilihat bahwa sebesarnya sosiologi itu curso opções binárias iq option pdf adalah cabang dari studi-studi hokum, sebagai penolong dalam hal pelaksanaan profesi hukum. Analisis sosiologis dari suatu fenomena apa sajayang diatur oleh hukum, bisa menolong anggota legislatif atau pengadilan untuk membuat keputusan. Sangat penting disini ialah fungsi kritis dari sosiologi hukum, sebagai penolong dalam memperkuat kehati-hatian profesi hukum pada dunia masyarakatnya sendiri.

Sosiologi selalu berkaitan dengan nilai-nilai, dengan preferensi dan evaluasi dimana terletak penataan struktur-struktur dasar dalam suatu masyarakat. Sosiologi hukum memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.

Menurut BAUMGARTNER DENNIS PATTERSON, 1999 Sociology is the scientific study of social life, and the sociology of law is accordingly the scientific study of legal behavior. Its mission is to predict and explain legal variation of every kind, including variation in what is defined as illegal, how cases enter legal system, and how cases are resolved. Misinya tak lain untuk memprediksi dan menjelaskan variasi hukum dalam berbagai jenis, termasuk variasi yang didefinisikan sebagai illegal, bagaimana kasus-kasus memasuki sistem hukum dan bagaimana kasus-kasus tersebut diselesaikan.

Sosiologi ialah studi ilmiah tentang kehidupan sosial, dan sesuai dengan itu maka sosiologi hukum adalah studi ilmiah mengenai perilaku hukum. Sosiologi hukum menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di mana hukum itu berlaku. Kajian ini bekerja untuk menemukan prinsip-prinsip sosial yang mengatur bagaimana hukum bekerja secara konkrit di dalam praktik. Sekalipun demikian, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang ada akan tetapi menjelaskan bagaimana fakta-fakta hukum itu sesungguhnya terjadi dan apa penyebabnya.

Sebagaimana penegasan BAUMGARTNER DENNIS PATTERSON, 1999 As a scientific enterprise, the sociology of law is not in a potition to pass judgment on the facts it uncovers. Those facts, however, often possess great moral relevance for participants and critics of a legal system. Pandangan sosiologi hukum pada dasarnya adalah hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah yang banyak memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.

Dengan menggunakan pandangan yang sosiologis terhadap hukum, maka akan menghilangkan kecenderungan untuk selalu mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan positivis atau legalistik. Titik tolak sosiologi hukum sebagaimana dinyatakan oleh LAWRENCE M. FRIEDMAN 1975beranjak dari asumsi dasar The people who make, apply, or use the law are human beings.

Their behavior is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies sciences. Asumsi dasar yang menganggap bahwa orang yang membuat, menerapkan dan menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Inilah yang perlu dipahami bahwa hukum bertujuan untuk manusia dan bukan hukum bertujuan untuk hukum.

Pengadilan dan Pakar Sosiologi Hukum Dalam kajian sosiologi hukum, eksistensi pengadilan tidak mungkin netral atau otonom. Bagaimanapun wajar bila pengadilan yang berada pada suatu negara, memiliki keberpihakan pada ideologi dan political will negaranya. Oleh karenanya, adalah tidak aneh bagi sosiologi hukum jika pengadilan menjadi alat politik sebagaimana dinyatakan oleh CURZON 1979 the core of political jurisprudence is a vision of the courts as political agencies and judges as political actors Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum, sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang juris dan bukan seorang sosiolog.

Setelah itu, ia tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum dogmatik untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial ACHMAD ALI, 1998. Yuliana Azhari BAB I PENDAHULUAN.

✅ ESTRATÉGIA IQ OPTION 2020 - INDICADOR MACD - TRADER BINÁRIO, time: 23:10
more...

Coments:

06.03.2020 : 10:02 Faegore:
IQ Option ofrece funciones únicas y útiles para que los traders trabajen.

13.03.2020 : 16:08 Doulabar:
I like the OM-D EM-5 MII hi-res mode, offering a 40MP composite image. I wish the EM-1 had this feature. But the EM-1 has a far more ergonomic form-factor, unless I d spring for the additional grip available for the Curso opções binárias iq option pdf MII.

Categories