Iq option fraude

Phrase iq option fraude essence

Attention arnaque iq option, time: 2:01

[

Podgorecki, Adam, Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987 3. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. Alhamdulilahirobbilallamiin, dengan penuh rasa syukur kehadirat ALLAH SWT makalah ini dapat diselesaikan. Makalah dengan judul peran warga masyarakat dalam konteks penegakan hukum dibidang perda pengelolaan zakat ini merupakan tugas mandiri yang harus dipenuhi oleh penulis dalam mengikuti mata kuliah sosiologi hukum pada program magister hukum semester 1 universitas islam Djakarta tahun 2009.

penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam tulisan ini, karma itu sangat diharapkan adanya kritik dan saran sebagai masukkan untuk penyempurnaan agar makalah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat, penulis mengucapkan kepada bapak Prof. Zainuddin Ali,MA sebagai dosen pembimbing dan kepada rekan-rekan mahasiswa hukum UID yang senantiasa siap berdiskusi bersama. X, peran warga masyarakat dalam konteks penegakan hukum dibidang perda pengelolaan zakat.

DIDIE SUNARDI, NIM 7109014 Angk. BAB I PENDAHULUAN Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang muslim adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk membantu orang lain yang tergolong miskin. Pandangan ini dibangun sejalan dengan konsep ajaran dan keberadaan syariat Islam, sebagaimana firman Allah. Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka.

Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Penyayang At- Taubah, 103. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Mu adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah zakat kepada. Hal ini menggambarkan betapa besar perhatian Islam terhadap upaya peningkatan taraf hidup manusia. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka Muttafaq Allaih Konsep ini menjelaskan bahwa penunaian zakat tidak semata-mata wujud dari ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah SWT dalam konteks habluminallah, akan tetapi secara inhern, mengandung misi pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur habluminannas. Undang-undang tersebut telah membawa pembaharuan, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 ditentukan kewenangan lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarsa masyarakat.

Kedua peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat yang tadinya cenderung liar karena tidak duiatur dengan peraturan perundangan, sekarang secara yuridis sudah tertata dengan baik. Ketiga undang-undang zakat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dengan memberdayakan peran dan fungsi lembaga keagamaan. Keempat peran dan fungsi lembaga pengelola zakat BAZ LAZ telah didisentralisasikan ke Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Zakat.

Dengan undang-undang zakat tersebut pengelolaan zakat di tanah air, baik di tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Daerah diharapkan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan terarah pemanfaatannya. Hal ini tentunya perlu mendapat respon positif dari seluruh komponen Pemerintahan Daerah, baik dari unsur pemerintah daerah eksekutif dan legislatif maupun dari kalangan masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban membayar zakat dan mengawasi pemanfaatannya perlu terus ditumbuhkembangkan, demikian juga pengelolaan zakat oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan baik, amanah dan transfaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial.

Masalah pengelolaan zakat menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Masyarakat. Oleh karena itu, di setiap Daerah perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. BAB II PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN A. Permasalahan Permasalahan yang dihadapai dalam pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat di Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota seperti di Daerah Khusus Ibukota Jakartayaitu menyangkut kesadaran masyarakat untuk membayar zakat termasuk mengawasi pemanfaatannya dan belum adanya Peraturan Derah untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat masih kurang, sehingga berpengaruh terhadap potensi penerimaan zakat di Daerah. Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, sehingga pengelolaan zakat di Daerah belum optimal dan tidak memiliki kepastian hukum. Pembahasan Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu kewajiban orang muslim adalah membayar zakat, dan syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, mencapai satu nisab sudah dimiliki selama setahun kecuali hasil panen.

Membayar zakat merupakan wujud keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, selain itu menunjukan bahwa kita memiliki kadar kesetiakawanan sosial untuk membantu sesama. Apabila tiap-tiap orang muslim yang telah memenuhi kriteria syarat wajib zakat menjalankannya dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial suatu saat akan terwujud walaupun secara perlahan. Ada beberapa persoalan utama yang perlu dibahas menyangkut pengelolaan zakat, dikaitkan dengan peran warga masyarakat dalam konteks penegakan hukum di bidang perda pengelolaan zakat.

1 Kesadaran Masyarakat Kesadaran mayarakat untuk membayar zakat merupakan faktor utama dalam pengelolaan zakat, karena tanpa ada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat maka tidak akan pernah terkumpul uang zakat, yang berarti tidak ada uang untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Masalahnya, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dewasa ini masih kurang dan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk merangsang atau mendorong masyrakat agar lebih gemar melakukan kebaikan, khususnya untuk membayar zakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyrakat dalam membayar zakat, bisa dilakukan dengan cara sosialisasi, bookleat, leafleat dan pencerahan oleh pemuka agama secara langsung atau melalui media elektronik dan tulisan-tulisan di media cetak. Peningkatan kesadaran masyarakat akan lebih efektif jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil agama atau rumusan-rumusan resmi yang terkandung dalam kitab suci Alquran. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa allah Maha Kaya lagi Maha terpuji Al-Baqarah 2 267. Dalam konteks ini, kita diwajibkan untuk bersedekah dengan harta benda yang baik dari segi kualitasnya.selain harus baik dari segi dzatnya, yaitu harta yang halal. Beberapa hal yang dapat kita sosialisasikan mengenai manfaat membayar zakat, infak atau sedekah, karena betapa dahsyatnya kekuatan bersedekahyaitu Sedekah adalah amal yang utama.

Rasulullah bersabda Tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah. Tangan diatas adalah yang memberi, dan tangan dibawah adalah yang meminta. Zakat, infak atau sedekah melindungi diri dari Bencana. Hadits Rasul, obatilah orang sakit dengan bersedekah. Sebagian dari para salaf bependapat bahwa sedekah dapat menolak bencana dan musibah-musibah, sekalipun plakunya orang zhalim.

Zakat, infak atau sedekah pahalanya berlipat ganda. Allah berfirman infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karuniaNya lagi Maha Mengetahui Al- Baqarah 2261.

Rasul juga bersabda Barangsiapa bersedekah senilai satu biji kurma yang berasal dari mata pencaharian yang baik, dan allah tidak akan menerima kecualoi yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerima dengan tangan kananNya, kemudian dipelihara untuk pemiliknya sebagaimana seseorang diantara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. Zakat, infak atau seekah dapat menghapus dosa dan kesalahan.

Rasul bersabda Bersedekahlah kalian, meski hanya dengan sebiji kurma. Sebab sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan, dan memadamkan kesalahan, sebagaimana air mampu memadamkan api. Zakat, infak atau sedekah menjadikan harta berkah dan berkembang. Bersedekah bisa menjadikan pelakunya memiliki harta yang berlimpah. Maka jadilah orang kaya, dengan bersedekah.

Dan apa saja yang kamu infakkan, maka allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Zakat, infak atau sedekah melapangkan jalan ke Syurga, menyumbat jalan ke Neraka. Allah berfirman Dan bersegeralah kamu kepada ampunan adri Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik diwaktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Ali Imran 3 133-134. Allah berfirman Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakiNya. Zakat, infak atau sedekah merupakan bukti kebenaran dan kekuatan iman. Allah berfirman Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung Al-Hasyir 599.

Zakat, infak atau sedekah membawa keberuntungan dan merupakan pintu gerbang semua kebaikan. Dalam ayat lain, Allah berfirman Kamu sekali-kali tidak sampai pada iq option fraude yang sempurnasebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuiNya Ali Imran 3 92. Penggemar zakat, infak atau sedekah mendapat neungan di Mahsyar.

edekah akan menolong pelakunya dari kesengsaraan dalam perjalanan menuju akhirat. Rasulullah bersabda Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga diputuskannya perkara-perkara diantara manusia. Zakat, infak atau sedekah mengalirkan pahala terus menerus setelah mati. Rasul bersabda Pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalnya, yakni mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka ia akan menghampirinya sepeninggalnya.

Rasulullah bersabda Sedekah adalah menjadi burhan buktidan sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang untuk selama-lamanya. Menurut para ulama ahlus sunnah, bahwa sedekah yang kita keluarkan untuk seseorang yang telah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai kepada si mayit. Menghadiahkan pahala sedekah kepada mayit disyariatkan. Hal ini merupakan bukti betapa agungnya sedekah dan betapa mulianya orang yang gemar bersedekah.

Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Karakteristik potensi dana ZIS tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang tepat sasaran. Kebutuhan regulasi Pemerintah Daerah menjadi penting, mengingat potensi dana zakat, infak dan sadaqah ZIS dalam setiap daerah berbeda-beda. Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian perekonomian daerah muzakki orang yang mengeluarkan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik orang yang berhak menerima zakat dalam wilayahnya.

Inilah kata kunci dari integrasi zakat dalam era penerapan otonomi daerah yang seharusnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Persoalannya adalah masih banyak pemerintah daerah yang belum membuat Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, sehingga pengelolaan zakat di daerah belum cukup mempunyai kepastian hukum. Di daerah, masih terdapat jurang pemisah anatara pelaksanaan Undang-undang Zakat dan realisasi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan sosial keagamaannya, dikhawatirkan akan menghambat fungsi Lembaga Pengelola Zakat yang diproyeksikan oleh undang-undang zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disatu sisi, lembaga pengelola zakat telah diberi kewenangan oleh pasal 8 undang-undang zakat untuk mendayagunakan dana zakat, sementara pemerintah daerah belum mengatur hal tersebut. Disisi lain, berdasarkan pasal 21 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 menetapkan bahwa Gubernur dan Bupati sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan, pembinaan dan pengukuhan lembaga pengelola zakat yang sudah ada atau akan muncul di wilayahnya.

Kemandegan regulasi peraturan daerah dalam menyongsong grand opening disentralisasi pembangunan berkaitan dengan optimalisasi dana zakat harus diselesaikan oleh kalangan DPRD bersama pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini, di satu sisi akan berdampak pada pelestarian peraturan perundangan pemerintah Daerah mengenai zakat sebagai kumpulan pasal-pasal yang mandul, selain itu akan menghambat peningkatan pengelolaan zakat untuk menunjang perekonomian Daerah.

Jadi reformasi hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan terhambat oleh pihak pemerintah daerah sendiri. BAB III PENUTUP 3. 1 Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengelolaan zakat di Derah yaitu 4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar atau menunaikan kewajiban membayar zakat. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyuarakat membayar zakat perlu dilakukan sosialisasi oleh lembaga yang kompeten, misalnya oleh Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah Bazis 2. Perlunya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu dengan dibuatnya Peraturan daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Haetami NPM 7109005. FAKTOR-FAKTOR YANG MELAHIRKAN PERADILAN MASSA DILIHAT DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM.

Salah satu contoh pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti pelaku pencurian yang dihakimi massa dengan cara dibakar sampai meninggal dunia. Fenomena kasus main hakim sendiri atau disebut juga peradilan massa seperti ini telah menjadi bahan pemberitaan media massa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasannya. Beberapa waktu lalu Februari 2009 di wilayah Jakarta Barat, seorang pemuda tewas dengan sia-sia setelah dikeroyok warga, hanya karena mengoda seorang gadis.

Amuk massa seperti itu juga terjadi di banyak daerah dengan latar belakang yang berbeda. Main hakim sendiri sampai kini masih sering terjadi. Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan warga terhadap seseorang atau lebih yang dianggap telah melakukan tindakan menganggu kepentingan masyarakat setempat. Seperti yang dilakukan warga Cililitan, Jakarta Timur ini misalnya.

Sebagian warga mengaku, mereka hanya ikut-ikutan memukul, meski belum tahu masalah sebenarnya. Mereka memukuli seorang lelaki yang diduga telah mencoba merampas sebuah mobil taksi. Namun mereka ikut memukul mengaku kesal karena sebelumnya pernah dibuat kesal dengan ulah-ulah para penjahat, semisal pencuri, pencopet atau perampok. Namanya main hakim sendiri. Tentu saja tindakan itu tidak memiliki legalitas dalam hukum positif kita. Artinya pelaku main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman.

Tapi kenyataannya, aksi-aksi main hakim sendiri masih terus terjadi dan kerap kita dengar. Akhir Februari 2009 lalu, seorang pemuda bernama Natmi, juga mati sia-sia setelah dihajar warga Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Masalahnya sepele, Natmi mengoda seorang gadis. Merasa tidak senang, kakaknya si gadis lalu mengajak teman-temannya menghajar pemuda ini. Saat Natmi mencoba kabur, para pengeroyok mengejar sambil meneriakinya maling.

Satu jam berselang polisipun datang namun Natmi sudah tak tertolong lagi, nyawa pemuda ini telah melayang. Kejadian serupa juga terjadi dikawasan Sawangan Depok, Jawa Barat, akhir Februari 2009 lalu. Latar Belakang Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita telah terjadi pergeseran nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi namun karena sesuatu hal penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan itu terabaikan.

Seorang pemuda yang kedapatan merampas sepeda motor warga berhasil dibekuk warga saat bersama seorang temannya melarikan motor rampasan mereka. Di tangan warga salah seorang diantaranya langsung dihakimi massa di tempat itu juga. Pembantu yang disandera langsung ketakutan dan berteriak minta tolong. Sementara temannya sempat melarikan diri dengan masuk ke rumah salah satu warga dan menyandera seorang pembantu.

Namun sial baginya, warga memergoki dan menghajarnya. Setiap kali terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga, polisi adalah aparat penegak hukum yang paling banyak direpotkan. Rumah itupun kemudian dikepung warga. Dalam banyak kejadian, warga baru melaporkan kejadiannya setelah korban babak belur bahkan tewas di tangan mereka. Amuk warga kembali mengingatkan. Masyarakat memelurkan kepastian penegakan hukum oleh aparat. Dalam banyak peristiwa main hakim sendiri, polisi memang sering dibuat repot.

Sebab apapun alasannya, warga tidak dibenarkan melakukan kekerasan, penindasan apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Tidak saja saat menghadapi amuk massa itu berlangsung, tapi menyangkut proses hukum atas pelanggaran yang sering terjadi. Dalam banyak kasus, polisi tiba di lokasi kejadian saat korban sudah babak belur.

Dalam kasus main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang berapa waktu lalu, seorang lelaki yang kedapatan sedang merampok babak belur dihajar warga. Jeritan dan permohonannya agar tidak dipukuli tidak dihiraukan, warga terus saja memukulinya. Aksi anarkis warga baru mereda setelah kemudian datang petugas. Namun tak urung, laki-laki tersebut sudah bonyok bersimbah darah.

Petugas masih beruntung korban masih hidup, sehingga nyawa pria yang dipergoki sedang merampok inipun masih bisa diselamatkan. Namun tetap saja, karena parahnya luka yang ia derita, di perjalanan ke rumah sakit nyawanya tak tertolong lagi. Polisi memang biasanya diberi laporan dan datang ke lokasi kejadian setelah warga berhasil melampiaskan amarah dan kekesalannya. Seperti dalam peristiwa di Ciputat, Tangerang ini. Petugas tiba di lokasi saat sang perampok sudah babak belur dihajar massa. Niat warga untuk menuntaskan kekesalannya dengan membakar sang perampok pun berhasil digagalkan.

Sementara dikawasan Jatinegara, Jakarta Timur, warga beberapa waktu lalu menghakimi 4 orang penodong yang kedapatan yang beroperasi di bis kota. Keempatnya pun dipukuli warga. Tidak hanya itu, 3 diantaranya bahkan dibakar hidup-hidup. Masih untung seorang lainnya berhasil diselamatkan. Sebelum nasib naas juga menimpanya, polisi keburu datang dan menyelamatkannya.

Ia hanya sampai ditelanjangi setelah habis dikeroyok warga. Tindakan main hakim sendiri memang lebih banyak tindakan brutalnya, ketimbang tindakan yang bersifat penyerahan. Tindakan warga pun tanpa melihat besar kecilnya kesalahan. Di kawasan Cileduk, Jakarta Selatan, seorang remaja babak belur dipukul warga. Hanya karena kedapatan mencuri sandal disebuah masjid. Tidak hanya dipukuli, remaja ini pun kemudian rambutnya digunduli warga yang kesal dengan tindakannya.

Ia pun selamat. Entah apa cerita selanjutnya jika petugas tidak keburu datang dan menghalau warga. Pihak kepolisian sendiri menilai, kesadaran masyarakat untuk membantu penegakan hukum masih lemah. Pada kasus-kasus penjahat tertangkap tangan, laporan memang diberikan namun setelah warga mengambil tindakan sendiri dulu.

Permasalahan Uraian di atas merupakan suatu gambaran aksi main hakim sendiri hingga menewaskan, bahkan membakar tersangka pelaku kejahatan. Dalam beberapa kejadian, pelaku maupun warga yang membaca berita kejadian mengerikan seringkali terdengar sinis, dan banyak yang mengatakan itulah namanya pengadilan rakyat. Sebuah persepsi yang mengerikan di tengah bangsa yang selalu bersusah payah menegakan hukum. Namun, acap kali, persepsi itu agak bisa dimengerti -bukan dibenarkan-saat masyarakat melihat bagaimanaluluh-lantaknya hukum di negeri ini.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri atau disebut peradilan massamaka dalam kesempatan ini penulis akan mengangkat permasalahan yaitu 1. Bagaimana kondisi peradilan di Indoesia saat ini. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik main hakim sendiri peradilan massa. Apakah perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu budaya hukum.

BAB II ANALISIS PERMASALAHAN. Kondisi Peradilan di Indonesia Saat Ini Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sebagian dikarenakan kelemahan yang nyata pada lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Muladi menyebutkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tema negara hukum paling banyak mendapat sorotan.

Institusi-institusi hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya - yaitu menurut taraf keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua tingkatan masyarakat. Donald Black menyebut hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah law is governmental social control sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.

Friedman juga menyebutkan bahwa yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial ibarat polisipenyelesaian sengketa dispute settlementskema distribusi barang dan jasa good distributing schemedan pemeliharaan sosial Social maintenance. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat.

Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir last forttress untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan. Dalam bidang hukum secara garis besar dapat dikemukakan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah pembuatan hukum dan penegakan hukumnya.

Dalam hal penegakan hukum ini tentu tidak terlepas dari sistem peradilannya dan sorotan utama terhadap kinerja Peradilan dapat dirinci sebagai berikut 1. Hukum hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu; 2. Mencari keadilan adalah upaya yang mahal; 3. Aparat penegak hukum dalam hal ini pejabat peradilan tidak senantiasa bersih ; 4. Kualitas profesi di bidang hukum yang kurang memadai; 5.

Ada beberapa putusan hakim yang tidak selalu konsisten. Buku Reformasi Hukum di Indonesia, menyimpulkan hasil penelitian tentang penegakan hukum di Indonesia menyatakan antara lain a. Kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum; b. Tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan; c. Management pengadilan sangat tidak efektif maksudnya mekanisme pengawasan ; d. Peranan yang dominan dari eksekutif membawa pengaruh yang tidak sehat terhadap pengadilan Peradilan yang tidak independent, karena dualisme kekuasaan kehakiman ; e.

Penegakan hukum yang berbau praktek korupsidan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah. Sistem peradilan di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda sedikit banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sisa-sisa prilaku sebagai bangsa terjajah masih nampak di kalangan para hakim. Dari sisi ini paling tidak ada tiga hal yang dapat dilihat yaitu 1.

hakim-hakim tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mengutip yurisprudensi dari Mahkamah Agung Indonesia. Kedua, kemungkinan memang tidak ada putusan hakim MA yang dapat dianggap berkualitas untuk kasus itu. Permasalahan yang berkaitan dengan hukum positif dan keadaan supremasi hukum saat ini juga terletak pada kualitas perundang-undangan yang mencakup kemungkinan-kemungkinan negatif sebagai berikut 1.

Ketiga, menganggap yurisprudensi asing selalu lebih valid dan bermutu. Perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak memadai dengan suasan kemerdekaan. Sebagai contoh ketentuan tentang Hatzaai Artikelen Pasal 154, Pasal 156 KUHAP yang bertentangan dengan kebebasan menyatakan pendapat, pasal-pasal yang memidana pengemisan dan penggelandangan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHAP. Contoh Undang-Undang No. 11 PNPS 1963, yang merupakan gambaran sistem otoriter.

Undang-undang yang karena sesuatu hal belum beradaptasi dengan perkembangan internasional sekalipun dimungkinkan misalnya, ratifikasi dokumen internasional HAM masih sangat rendah intensitasnya. Contoh belum diaturnya pertanggungjawaban korporasi corporate criminal hability dalam tindak pidana korupsi; 4. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan rasa keadilan masyarakat yang kadang-kadang terlalu menekankan kepastian hukum tetapi merugikan keadilan.

Kesadaran hukum yang masih rendah yang lebih banyak berkisar dengan kualitas sumber daya manusianya, sehingga terjadi kesenjangan antara law awarenes lawacquitance dengan law behaviour aspek kesadaran hukum. Contohnya praktek-praktek penyiksaan dalam penegakan hukum, padahal jelas melanggar Pasal 422 KUHAP. Rendahnya pengetahuan hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional, dan tidak jarang mengakibatkan malpraktek di bidang penegakan hukum aspek illteracy.

Misalnya masih banyak praktek main hakim sendiri baik antar warga masyarakat maupun oknum penegak hukum terhadap warga masyarakat. Mekanisme Lembaga Penegak Hukum yang fargmentasi sehingga tidak jarang menimbulkan disparitas penegakan hukum dalam kasus yang sama atau kurang lebih sama. Budaya hukum tentang HAM yang belum terpadu sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM.

Bagir Manan menyebutkan bahawa keadaan hukum the existing legal system Indonesia dewasa ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut 1. Dilihat dari substansi hukum - asas dan kaidah - hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku - sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Tiga sistem yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarakan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasai untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern.

Perundang-undangan yang diciptakan setelah Indonesia merdeka tetap dinilai bermasalah sehingga telah ditinjau kembali. Ditinjau dari segi bentuk --- sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis, Para pelaksana dan penegak hukum senantiasa mengarahakan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut.

Penggunaan Yruisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan-kekososngan baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat.

Keadaan hukum kita dewasa ini menunjukkan pula banyak aturan kebijakan beleidsregel. Peraturan-peraturan kebijakan ini tidak saja berasal dari administrasi negara, bahkan pula dari badan justisial. Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang selalu melekat pada administrasi negara. Yang menjadi masalah, adakalanya peraturan kebijakan tersebut kurang memperhatikan tatanan hukum yang berlaku.

Berbagai aturan kebijakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena terlalu menekankan aspek doelmatigheid dari pada rechtsmatigheid. Hal-hal semacam ini sepintas lalu dapat dipandang sebagai terobosan tas ketentuan-ketentiuan hukum yang dipandang tidak memadai lagi. Namun demikian dapat menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum. Keadaan lain dari hukum kita dewasa ini adalah sifat departemental centris.

Hukum khususnya peraturan perundang-undangan - sering dipandang sebagai urusan departemen bersangkutan. Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah adalah semata-mata urusan Departemen Dalam Negeri. Peraturan perundang-undangan industri adalah semata-mata urusan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Tidak pula jarang dijumpai inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoretik yang dipergunakan.

Keadaan hukum kita - khususnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir - sangat mudah tertelan masa, mudah aus out of date. Secara subyektif, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan seketika sehingga iq option fraude memperhatikan wawasan ke depan. Kekurangan iq option fraude sebenranya dapat dibatasi apabila para penegak hukum berperan aktif mengisi berbagai kekososngan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah.

Secara obyektif hal ini terjadi karena perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya berjalan begitu cepat, sehingga hukum mudah seka;i tertinggal di belakang. Ketika polisi datang, sang penjahat sempat berusaha kabur dengan melompati pagar. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian penegak hukum lebih suka memilih sebagai aplikator daripada sebagai dinamisator peraturan perundang-undangan.

Ediwarman menyebutkan bahwa berbagai krisis yang terjadi saat ini di Indonesia sesungguhnya berpangkal tolak pada krisis prilaku. Main Hakim Sendiri dan Budaya Hukum Sering kita saksikan pemberitaan di media massa yang gencar memberitakan fenomena kekerasan dan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kriminal. Reaksi sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasannya.

Biar kapok, begitu kira-kira pernyataan sementara masyarakat. Sebagian lainnya menyatakan, kekerasan dan main hakim sendiri adalah akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bukan hanya kekerasan terhadap pelaku kejahatan, kekerasan tampaknya sudah mewabah. Lihat saja tawuran pelajar, bentrokan fisik antarwarga desa, bahkan bentrokan yang tak kunjung padam bernuansa SARA suku, agama, ras dan antargolonganmemakan korban nyawa yang tidak sedikit.

Harta benda yang musnah tak terhitung karena perusakan dan pembakaran rumah, sehingga terjadi gelombang pengungsian di negeri sendiri, kantor polisi, gedung DPRD dan gedung pemerintah daerah pun tak luput jadi korban perusakan massa. Semua itu terjadi justru saat masyarakat sedang dalam era reformasi. Gejala apakah ini sesungguhnya. Apakah hal itu menunjukkan kesadaran Hukum masyarakat yang masih rendah atau inikah budaya hukum masyarakat kita.

Sebagai catatan bahwa kesadaran hukum bukanlah budaya hukum karena budaya hukum yang baik akan melahirkan sebuah proses sosial, yaitu kesadaran hukum. Bila dikatakan kesadaran hukum masyarakat rendah, nyatanya pada banyak peristiwa, masyarakat yang tinggal di desa sekalipun sudah tahu hak dan kewajibannya. Ini terbukti di era reformasi di mana rakyat bebas dari rasa takut, mereka berani menuntut haknya untuk mendapatkan kembali tanahnya yang diambil secara tidak adil oleh orang kuat di masa Orde Baru.

Pada sisi lain bisa dipikirkan, adanya pomeo di masyarakat yang kurang sedap terhadap polisi. Bahkan, pernyataan terhadap puncaknya badan peradilan, Mahkamah Agung, misalnya, yang digambarkan sebagai busuknya kepala ikan. Apakah pernyataan seperti itu perlu dan bermanfaat iq option fraude kemudian menyebar kepada publik, padahal dengan dibentuknya Komisi Hukum Nasional dan komisi lain, masyarakat tentunya sudah dapat mengira kondisi law enforcement dewasa ini.

Apakah tidak lebih baik bukan pernyataan yang berindikasi menjadi kampanye pribadi, tetapi konsep pikiran yang orisinil. Misalnya, bagaimana memperbaiki badan peradilan yang sudah sedemikian buruk. Tampaknya, kurang disadari bahwa pernyataan yang kurang bijak seperti itu, apalagi bila dilakukan oleh seorang cendekiawan, justru akan memberi dampak yang lebih buruk di mana kepercayaan publik terhadap penegak hukum semakin hancur.

Menghadapi tindak kekerasan dan main hakim sendiri secara massal ini memang tidak mudah. Hukum pidana kita tidak cukup mengatur kejahatan yang dilakukan secara massal tindak pidana kelompokkecuali Pasal 55 - 56 KUHP yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan Pleger pelakudoenpleger menyuruh melakukan dan medepleger turut melakukanPasal 55 1 ke-1, uitlokker pengajur pembujuk penghasutPasal 55 2 dan medeplichtig membantu melakukan pasal 56.

Suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi polisi menangkap dan menyidik pelaku kejahatan massa, apalagi polisi cenderung berhati-hati bertindak agar tidak terpeleset dalam tindak pelanggaran kejahatan menurut UU No 39 1999 tentang HAM. Bagaimanapun juga polisi adalah garda utama yang berada di barisan paling depan dalam memberantas kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka kepercayaan kepada aparat keamanan ini harus dipulihkan.

Sekalipun demikian polisi tetap dituntut untuk bertindak profesional sambil menampilkan citra polisi yang simpatik dalam menegakkan hukum. Tentang peranan budaya hukum, Lawrence M Friedman menulis, legal culture People s attitude toward law and legal system, their beliefs, values and expectationsyang artinya bahwa masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam.

Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional. Kita mengenal beberapa budaya daerah yang membangun kerangka-kerangka hukum dan ditaati oleh kelompok masyarakat daerahnya, seperti di daerah Sumatera Barat dikenal Tuah Sakato Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi, sedang pada masyarakat Batak ada adat Delihan natolu dan Pardomoan di mana peran Raja Marga dalam menyelesaikan perselisihan antarmarga sendiri maupun antarmarga sangat dihormati.

Demikian pula masyarakat Sulawesi Utara ada Torang semua basodara yang menjiwai masyarakat Sulut menjadi ramah dan senantiasa berupaya menghindari pertikaian sesama. Di Jawa umumnya ada Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Pada masyarakat Indonesia dikenal gotong royong sebagai perwujudan semangat hidup dalam kebersamaan. Sistem nilai dalam kelompok masyarakat itu menjadi budaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di luar pengadilan menurut hukum positif.

Begitu pentingnya peran budaya hukum sehingga kesadaran hukum dalam pelaksanaannya akan lebih efektif, maka budaya hukum yang melahirkan kesadaran hukum perlu kajian lebih mendalam dan pembinaan yang lebih terarah, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. Begitulah hendaknya masyarakat yang taat hukum. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Main Hakim Sendiri Peradilan Massa Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sudah banyak korban tewas. Sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Realitas tersebut ditandai dengan harapan masyarakat yang menghendaki terciptanya persamaan di depan hukum equality before the lawperadilan yang independen dan tidak memihak fair tribunal and independence of judiciary.

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hukum ditegakkan demi pencapaian keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera.

Apabila hukum dapat ditegakkan, maka keadilan, ketertiban, kepastian hukum, rasa aman, tenteram dan kehidupan yang rukun akan dapat diwujudkan. Dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut, tersirat pula bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa. Komitmen ini dituntut secara konsisten untuk dapat diimplementasikan, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia berupaya bangkit mengatasi krisis multidimensional, mengingat peran hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan masyarakat semata, tetapi juga dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya.

Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara. Dalam kaitannya dengan masalah penegakan hukum terhadap praktik main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat seperti apa yang sering kita saksikan di media televisi menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kekecewaan terhadap aparat penegak hukum karena banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum serta lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tindakan tersebut sering terjadi dan terus berulang di kalangan masyarakat kita.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan faktor yang disebutkan sebagai salah satu penyebab semakin maraknya pengadilan massa. Aksi anarkisme di luar batas perikemanusiaan itu terjadi karena akumulasi kekecewaan atas kenyataan tidak tuntasnya sejumlah kasus yang mereka tangani. Masyarakat sudah lelah menantikan penegakan hukum yang bertele-tele dan sekadar menjadi panggung politik. Bukan hanya untuk kasus-kasus berskala nasional yang melibatkan koruptor milyaran rupiah yang membuat sengsara kehidupan rakyat kecil.

Akan tetapi, juga untuk kasus-kasus kejahatan yang setiap hari terjadi di tengah masyarakat. Selain polisi, jaksa dan hakim tentu saja berbagai kesulitan yang didera masyarakat juga menjadi pemicu. Dr Hotman M Siahaan, sosiolog Universitas Airlangga Unair Surabaya menyebutkan, berbagai tindakan main hakim sendiri, mencerminkan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai institusi dan fungsinya.

Dengan demikian ketika aparat tidak mau menegakkan institusi dan fungsinya, maka akan muncul perlawanan yang didorong oleh ketidak puasan masyarakat terhadap keadaan yang serba rancu. Timbullah gejolak sosial dan anarki, kata Siahaan. Sejumlah keberhasilan polisi menangkap dan menembak tewas pelaku kejahatan tidaklah dipandang punya cukup arti. Masyarakat sudah demikian marah menyaksikan betapa aksi-aksi kejahatan di perumahan, di dalam kendaraan, dan di tempat-tempat umum, terus terjadi.

Jika bukan membaca berita di koran, kabar korban kejahatan itu bahkan teman atau anggota keluarga dekat. Semua warga rasanya tinggal menunggu giliran saja menjadi korban kejahatan. Emosi masyarakat cenderung menjadi frustasi, saat misalnya seorang koruptor atau bandar narkoba di kampungnya bisa leluasa bergerak. Bahkan kalaupun ditangkap aparat kepolisian dalam hitungan hari mereka sudah bisa keluar lagi. Lebih lagi kalau tersangka yang diserahkan oleh masyarakat ternyata kembali bebas dalam beberapa hari, pekan, atau bulan.

Bahkan mereka kembali melakukan aksi kejahatannya kembali. Kecurigaan masyarakat terhadap polisi sudah demikian buruk. Jangan-jangan polisi menerima imbalan sejumlah uang atau fasilitas untuk membebaskan tersangka. Beberapa kali kami ingatkan jika polisi tak berubah, suatu saat kita akan menjadi korban keberingasan massa, kata seorang petinggi polisi suatu saat. Direktur Rumah Sakit Jiwa Pusat Lawang Malangdr G Pandu Setiawan DSKJ, menilai, anarkisme massa yang diwarnai tindakan brutal tanpa mengindahkan hukum dan norma-norma yang ada, menunjukkan telah terjadinya frustrasi sosial yang menimbulkan problem kesehatan jiwa yang akut di masyarakat.

Istilah delapan anam sama-sama dimengerti lalu menjadi istilah populer berkonotasi negatif bagi aparat kepolisian yang bersedia memberikan kebebasan bagi tersangka. Masyarakat mengeluarkan impuls primitif, yang sulit diterima dalam peradaban manusia modern, dalam bentuk anarkisme sosial yang amat mengerikan. Pandu menduga, tindakan mengerikan itu terjadi karena adanya kegagalan kolektif untuk mengekspresikan ketidakpuasan dengan cara-cara yang beradab.

Selain itu, juga diduga telah terjadi kesalahan pembelajaran secara kolektif dalam mengekspresikan ketidakpuasan sosial. Masyarakat mengeluarkan impuls dasar primitif ketika mengekspresikan ketidakpuasan, tanpa mengindahkan nurani, pranata sosial, super-ego secara sangat telanjang. Tuduhan negatif atau kecurigaan masyarakat itu tentu saja dibantah pihak kepolisian.

Untuk pelaku kejahatan seperti pencuri, penodong, penjambret, dan lain-lainnya itu, polisi tidak pernah melepas begitu saja. Bukan hanya itu, tindakan keras aparat kepolisian saat menangani mereka sering membuat para penjahat itu tak tahan berlama-lama mendekam di tahanan polisi. Mereka umumnya minta segera dikirim ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan, ujar Saleh Saaf. Menurut Saleh Saaf, bahwa kemudian ada tersangka dibebaskan, ditahan, atau ditangguhkan penahanannya, semua itu sangat tergantung pada hasil penyidikan dan kebijakan penyidik.

Seorang tersangka-meskipun ia ditangkap ketika sedang melakukan kejahatan-tetap harus dilindungi hak-haknya. Polisi tetap harus melindungi dirinya secara fisik maupun mental, polisi juga tetap harus menerapkan asas praduga tak bersalah, dan yang terpenting polisi harus bisa membuktikan bahwa seseorang benar-benar melakukan tindak pidana kejahatan dengan mencari bukti-bukti perbuatan permulaan.

Jika pada akhirnya polisi tidak menemukan bukti tindak pidana yang dilakukan tersangka, maka polisi harus melepaskannya demi hukum. Dalam hal ini, polisi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara SP3 yang diberikan kepada keluarga tersangka dan ditembuskan ke pelapor. Persoalannya, dalam kasus kejahatan di tempat umum seperti itu, pelapornya sering tidak jelas. Tembusan SP3 itu lalu menguap begitu saja, sementara polisi juga tidak berupaya memberikan penjelasan kepada publik bahwa tersangka yang ditangkap polisi pada hari tertentu ternyata tidak terbukti sebagai pelaku kejahatan.

Maka, ketika yang bersangkutan nongol lagi di tempat biasa ia mangkal, masyarakat kemudian menuding polisi sudah bermain mata. Pada umumnya, tersangka pelaku kejahatan seperti itu selalu ditahan. Bisa saja polisi menangguhkan penahanannya bila penyidik yakin yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti.

Ketika seorang tersangka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kejahatanmasih ada dua kemungkinan untuk ditahan atau tidak ditahan. Untuk itu, penyidik harus mendapatkan jaminan badan fisik, atau uang. Uang jaminan itu harus diserahkan ke panitera pengadilan. Kepala Sub Dinas Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian RI, Kolonel Pol Saleh Saaf, membantah semua tudingan itu. Namun, persoalannya, jika benar proses hukum itu dijalankan apakah masyarakat mengetahui hal tersebut.

Kecurigaan, tudingan masyarakat terhadap praktik-praktik bengkok aparat penegak hukum sudah telanjur parah. Mereka banyak melihat bukti bagaimana para pelanggar hukum bisa bebas berlenggang. Banyak desas-desus beredar, untuk mengupayakan seorang tersangka di-TL tahanan luar -kan itu diperlukan sejumlah uang.

Kabarnya, untuk tersangka pemakai narkotika uang men-TL-kan seorang tersangka itu berkisar antara Rp 2 juta-Rp 5 juta. Sedangkan untuk pengedar bisa mencapai puluhan juta. Seberapa kebenaran desas-desus itu sulit diperoleh bukti. Akan tetapi, sejumlah polisi menyatakan kemungkinan itu selalu ada. Saleh Saaf tidak membantah kemungkinan adanya kasus itu. Namun, dia juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum itu bukan hanya polisi, melainkan ada jaksa dan hakim.

Begitu berkas perkara diserahkan oleh polisi ke dan diterima Jaksa Penuntut Umum JPU. Maka selesailah sudah tugas polisi sebagai penyidik. Polisi biasanya tinggal menunggu jadwal kapan tersangka disidangkan di pengadilan. Soal hukuman bagi tersangka, itu menjadi urusan jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai pemutus. Akan tetapi, karena polisi yang paling banyak berhadapan langsung dengan masyarakat, maka polisilah yang mendapat cercaan dari masyarakat kalau hukuman terhadap seorang tersangka begitu rendah.

Dan ketika ternyata menyaksikan seorang tersangka yang ditangkap polisi kembali ke habitatnya dalam hitungan bulan, maka polisilah yang menjadi sasaran kemarahan. Padahal, keputusan apakah tersangka dihukum sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau tujuh bulan, berada di tangan hakim. Itulah namanya pengadilan rakyat. Bagaimana pun aksi main hakim sendiri hingga menewaskan, bahkan membakar tersangka pelaku kejahatan harus dihentikan.

Namun, acap kali, persepsi itu agak bisa dimengerti -bukan dibenarkan-saat masyarakat melihat bagaimana luluh-lantaknya hukum di negeri ini. Hotman Siahaan menyarankan kepada para elite politik dan pejabat, untuk mensosialisasikan penyadaran terhadap sesuatu yang layak, pantas, benar, baik, dan yang tidak. Kalau tidak segera dilakukan penyadaran itu, anarkisme massa akan meluas. Para elite politik, tokoh partai, dan siapa pun yang ditokohkan oleh masyarakat, hendaknya berani melakukan penyadaran, bahwa tindakan anarkis harus dihentikan, untuk kemudian dimunculkan tindakan yang berbudaya dan beradab.

Untuk menghentikan aksi-aksi massa yang primitif itu, kata Pandu, harus ada counter dengan cara pembelajaran kolektif yang lain yang lebih beradab. Tunjukanlah cara-cara menghukum yang baik terhadap para maling, misalnya. Jika ada maling dibawa ke polisi, diadili sesuai kesalahannya, dan dihukum sesuai aturan hukum. Juga harus ada bukti yang berlawanan untuk menunjukkan kepada masyarakat tindakan yang beradab. Sehingga akan timbul pembelajaran kolektif yang lebih benar.

Masyarakat dididik menyalurkan ketidakpuasan sosialnya dengan cara yang benar yang dapat diterima oleh nurani. Bagaimana pun istilah pengadilan rakyat itu tidak semestinya muncul di sebuah negeri yang lama disebutkan adil dan beradab ini. Atau para elite politik dan penegak hukum sedang menunggu giliran. Kalangan pengamat menilai, tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya adalah perasaan tidak percaya masyarakat terhadap ketegasan aparat dalam menegakan hukum.

Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum dan sebagainya. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari banyaknya kasus main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri biasanya terjadi jika sang penjahat tertangkap tangan dilingkungan padat penduduk. Seperti pusat-pusat perbelanjaan, terminal hingga perkampungan warga yang padat penghuni. Karena iq option fraude memang hanya penjahat yang bernyali besar yang masih nekad menjalankan aksinya.

Mengingat resiko yang harus mereka dihadapi jika tertangkap warga. Menurut Kriminolog dari Universitas Indonesia Muhammad Mustofa, ada 6 faktor mengapa warga melakukan aksi main hakim sendiri. Dan faktor terbesarnya adalah kekecewaan warga terhadap kinerja aparat hukum di negara ini. Polisi menurut Mustofa harus bertindak tegas, terutama dengan menyelidiki dan selanjutnya menindak secara hukum, pihak yang pertama kali memicu aksi kolektif tersebut.

Sementara menurut Sosiolog Imam Prasojo, aksi main hakim sendiri lebih dipengaruhi perasaan frustasi masyarakat terhadap kondisi bangsa yang morat marit. Terutama sektor perekonomian yang tak kunjung membaik dan kian menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat. Indikatornya, aksi ini banyak dilakukan warga dengan ekonomi kurang mampu. Walaupun begitu menurut Imam, tetap masih mungkin dicarikan jalan keluar. Yakni dengan membentuk sebuah lembaga yang berfungsi sebagai juru damai atau negosiator dalam setiap komunitas.

Tinggal yang harus dipikirkan bagaimana lembaga tersebut independensinya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Namun menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tjiptono, pihaknya sudah optimal menjalankan kewajibannya. Tidak ada pilih kasih atau perasaan takut dari aparatnya untuk bertindak tegas. Tjiptono sependapat, bahwa yang paling bertanggungjawab dan menjadi target mereka dalam pengusutan kasus seperti ini adalah mereka yang menjadi pemicu awal.

Polisi memang dibuat repot oleh aksi sepihak warga dalam menghadapi kejahatan di masyarakat. Tidak saja dalam upaya mencegah warga tertidak anarkis. Tapi juga dalam mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi. Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi.

Namun tetap saja, faktor pokoknya adalah lemahnya kesadaran hukum warga di satu pihak. Sinisme masyarakat terhadap institusi penegakan hukum terbilang luar biasa. Itu dibuktikan dengan menguatnya gejala main hakim sendiri eigenrichting di tengah masyarakat. Dan ketegasan aparat menegakan hukum di pihak lain. Kasus maraknya dan menguatnya eigenrichting di tengah masyarakat seharusnya mengingatkan dan menyadarkan pengemban institusi peradilan.

Dalam beberapa kejadian, pelaku maupun warga yang membaca berita kejadian mengerikan seringkali terdengar sinis. Mereka itu sedang tak menaruh kredibilitas kepada kompetensi hakim sehingga memproduk hukum jalanan, atau menurut istilah J. Sebab, main hakim sendiri jika dipahami secara filosofis sebenarnya suatu modus perbuatan yang melecehkan, merendahkan, dan menginjak-injak peran elemen peradilan seperti hakim. Skolnick sebagai peradilan tanpa pengadilan justice without trial. Dengan tangan, kaki, pentungan, pedang, parang, tombak, dan celurit, serta sejumlah senjata lain, mereka menghadirkan dan bahkan menyuburkan kekejian tangan-tangan kotor.

Atau juga, praktik-praktik kebiadaban atas nama oposisi radikal terhadap praktik ketidakadilan dan perselingkuhan norma yang dilakukan elite penegak hukum. Lantas, apalah arti gerakan politik pembaruan hukum kalau mental korup aparat peradilan masih lebih digdaya dan superior. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap para pelaku pelaku main hakim sendiri, sudah selayaknya aparat lepolisian harus mencegah dan menangkap sekelompok masyarakat yang sering melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Hanya saja upaya pencegahan dan penangkapan itu perlu disertai pembenahan pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Alasannya, tindakan main hakim merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Polisi seharusnya berupaya mencegah tindakan main hakim. Itu dapat terjadi kalau polisinya sendiri berwibawa. Menurut Harkristuti, aparat Kepolisian seharusnya berupaya menangkap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Mereka harus menangani. Jangan diam-diam saja. Harus bergerak, termasuk menangkap, tuturnya. Hal itu memang agak sulit dilakukan, tetapi polisi harus tetap berupaya mencegah dan menangkap. Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Letkol Pol Zainuri Lubis pernah mengatakan, pelaku pengeroyokan bisa dituntut Pasal 351, iq option fraude, 353 juncto Pasal 53 KUHP.

Jika korban tewas, pelakunya diancam hukuman penjara sekurang-kurangnya lima tahun Kompas, 18 6 1999. Artinya, main hakim sendiri direstui. Jika upaya pencegahan dan penangkapan tidak dilakukan, ungkap Harkristuti, masyarakat menganggap kekerasan yang dilakukan dilegitimasi dan masyarakat terbiasa melakukannya. Ternyata, polisi diam-diam saja. Itu main hakim sendiri oke-oke saja, tambahnya. Upaya pencegahan dan penangkapan itu perlu juga disertai upaya institusi Kepolisian sendiri untuk menjadi aparat Kepolisian yang berwibawa dan dapat menjadi pelindung masyarakat.

Sulit tembus Harkristuti dan Erlangga sependapat, gejala main hakim sendiri merupakan akibat hilangnya penegakan hukum yang adil. Masyarakat sulit menembus struktur hukum yang sudah terblokade. Kalau mau berurusan dengan polisi, jaksa, hakim, atau pengacara, masyarakat harus mengeluarkan biaya ekonomi dan biaya sosial, tuturnya. Masyarakat mencari keadilan dengan cara mereka masing-masing.

¿ES UNA ESTAFA IQ OPTION? / MI EXPERIENCIA PERSONAL - JHAN FRANCO, time: 4:29
more...

Coments:

08.04.2020 : 15:17 Akiktilar:
Above which of iq option fraude following prices will every dollar gained on the long call be exactly offset by a dollar lost on the short call. Which of the following iq option fraude strategies would be considered a covered put.

11.04.2020 : 01:08 Garr:
EarlyTox Live Dead Assay Kit on SpectraMax Fluorescence Microplate Readers. Cell viability assays are often performed to assess the effects of a variety of treatments, including drug candidates, pathway activators iq option fraude inhibitors, and reporter genes.

06.04.2020 : 12:10 Faehn:
Category of The New York Times Best Seller list, received a great deal of negative criticism 42 and was absent from iq option fraude list two weeks later.

04.04.2020 : 04:24 Sajar:
Salah satu Tools yang mesti diketahui yaitu iq option fraude, Time Frame, trenline, horizontal line. Forex Broker Rating 2018The concept of real Become a Financial Modeling Valuation Analyst FMVA. Peringkat 3 Pada akhir iq option fraude 2 anda menerima hakikat bahawa punca kegagalan anda bukan terletak di sistem.

10.04.2020 : 21:43 Kajijind:
O iq option fraude, Josй Basileu Gonzaga, militar bem-sucedido, era filho de famнlia abastada e sofreu uma forte pressгo de seus pais, totalmente contrбrios ao casamento com Rosa.

Categories