Iq option horario

Iq option horario interesting moment Takes

COMO ACERTA A HORA NA IQ OPTION, time: 3:12

[

Golongan ini terbagi menjadi 3 tiga yaitu 1. Psikotropika Dibagi menjadi 2 dua jenis a. Obat-obatan Depresan yang merangsang syaraf Otonom Parasimpatis. Contohnya Mogadon, Rohypnol, Sedatine pil BKNitrazepam, Iq option horario, Activan, Metalium, Valium dan Mandrax. Obat-obatan Stimulant yang merangsang serabut syaraf Otonom simpatis. Contohnya Amphetamine, Extasy Ineks dan Shabu.

Halusinogen, yaitu a. Lysergic Acid Diethylamide LSD. Ini adalah yang terkuat dari jenisnya. Dimethylated Riptamine DMT. Bufotenine, Mescaline diekstraksi dari pohon Cactus. Psilocine Psilocybin diekstraksi dari cendawan Mexico. Bahan adiktif lainnya. Yang termasuk kelompok ini antara lain a. Minuman yang kadar alkoholnya 1 1 5 misalnya Bir, Greensands. 2 5 20 misalnya Anggur.

3 20 55 misalnya Brandy, Whisky, Cocnac, Vodka. 4 Minuman keras lainnya yang diproduksi oleh masyarakat, misalnya Tuak, Brem, Arak, Sake Jepang dan Saguer. Cendawan beracun. Dampak dan tanda-tanda pemakai narkoba Secara umum, cara mengkonsumsi, dampak dan tanda-tanda pemakai Narkoba adalah sbb 1. Opium, morfin dan heroin. Opium dan Candu, diletakan pada pipa cangklong kemudian dibakar dan diisap seperti merokok, sedangkan Morfin dan Heroin disuntik.

Dampak yang ditimbulkan adalah Menghilangkan rasa sakit, rasa takut dan cemas. Timbul rasa senang yang semu euphoria seolah-olah dalam keadaan mimpi, ngantuk, daya ingat berkurang, apatis, pernapasan dan denyut jantung melambat, kelopak mata menyempit dan susah buang air besar. Opium mentah mengandung 4 s d 21 Morfin. Marijuana atau Ganja.

Tanda-tanda waktu ketagihan Sakaw adalah Mata berair, hidung berlendir, berkeringat, perut mual, tidak bisa tidur, kepala sakit, otot tulang dan sendi sakit, demam, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, mengigau dan diare. Cara pakainya dilinting kemudian dibakar dan diisap seperti merokok. Dampak yang ditimbulkan adalah Timbul rasa takut, cemas dan panik bagi para pemula sedang bagi para pecandu timbul rasa senang semu, percaya diri PD meningkat, napsu makan bertambah, mulut kering, jantung berdebar-debar, wajah seperti orang marah, selalu curiga, ngantuk dan apatis.

Tanda-tanda waktu ketagihan Sakaw Mudah tersinggung, gelisah, napsu makan hilang, susah tidur, keringat banyak keluar, gemetar, diare dan perut mual sampai muntah. Kokain, termasuk stimulansia meningkatkan kerja otak. Cara pakai dihirup lewat hidung, disulut seperti rokok atau dilarutkan dalam air lalu disuntikan. Jika dihirup lewat hidung dapat merusak selaput hidung, sulit bernafas, menyerang jantung dan kematian. Dampak yang ditimbulkan adalah Banyak keluar keringat, nafsu makan hilang, badan dingin, mual sampai muntah, timbul rasa senang yang semu, bicara ngelantur, emosi, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik dan kelopak mata melebar.

Tanda-tanda pada waktu ketagihan Sakaw adalah Gugup, cemas, selalu curiga dan depresi. Obat Depresan Psikotropika. Berbentuk pil atau tablet, cara pakainya cukup ditelan saja. Dampak yang ditimbulkan adalah Pengendalian diri dan pengendalian seksual menurun. Akibatnya agresif, mengganggu kehidupan sosial, kurang bertanggung jawab, labil, daya ingat menurun, bicara cadel dan jalan sempoyongan. Tanda-tanda waktu ketagihan Sakaw adalah Depresi, mual sampai muntah, berkeringat, lemah atau letih, cemas, mudah tersinggung, tekanan darah naik, jantung berdebar-debar dan mengigau.

Obat Stimulan Psikotropika. Banyak bicara, kulit terasa dingin, berkeringat, sangat PD, rasa gembira yang berlebihan, kelopak mata melebar, tekanan darah meningkat, curiga yang berlebihan, mudah diajak berkelahi dan jantung berdebar-debar. Yang berbentuk pil berwarna warni Extasy Inekskapsul dan tepung, digunakan dengan cara diminum sedang yang berbentuk kristal putih Shabudigunakan dengan cara dihirup melalui hidung atau disuntikan.

Dampak yang ditimbulkan adalah Meningkatkan kerja otak stimulansia. Tanda-tanda waktu ketagihan Sakaw Sulit tidur, mengigau, timbul rasa lelah dan depresi. Halusinogen a. Berupa uap atau solven zat pelarutmengandung sekitar 2. 000 bahan kimia yang mudah menguap. Contohnya Thiner, Lem, Bensin. Digunakan dengan cara dihirup Ngelem. Dampak yang ditimbulkan adalah Timbul perasaan tidak nyata, kehilangan persepsi, berbahaya karena menyerang otak, dapat menyebabkan kematian karena merusak organ tubuh lain seperti hati, ginjal, paru-paru dan sumsum tulang.

Tanda-tanda waktu ketagihan Sakaw Berkeringat, jantung berdebar-debar, pandangan mata kabur, gemetar, cemas, depresi, curiga, kelopak mata melebar, sempoyongan dan ingin bunuh diri. Bahan adiktif lainnya antara lain berupa a. Minuman yang beralkohol. Dampak yang ditimbulkan antara lain adalah 1 Merangsang terbentuknya asam lambung, sehingga mudah kena sakit maag.

2 Merangsang terbentuknya lemak dalam hati, sehingga dapat menyebabkan kanker hati. Akibatnya bisa menyebabkan IQ rendah, otak mengecil, pertumbuhan lambat, system kekebalan tubuh rusak, sehingga mudah kena infeksi. 3 Tanda-tandanya keracunan alkohol antara lain Mudah marah, mudah tersinggung, mudah diajak berkelahi, sulit berkonsentrasi, bicara cadel, jalan sempoyongan, muka merah, kepribadian berubah, banyak bicara ngelantur. Tembakau, ada yang dipakai dengan cara dikunyah secara langsung, dibakar pakai cangklong dan diisap seperti cerutu atau dirokok seperti biasanya.

Setiap perokok akan menghembuskan gas yang sangat berbahaya bagi perokok pasif, yaitu orang yang menghirup asap rokok orang lain. Nikotin dapat mencemarkan air susu ibu ASI yang membahayakan bayi yang disusuinya. Bagi wanita perokok berat sekitar 10 batang sehariASI-nya akan terkontaminasi sekitar 0,5 mg Nikotin. Bahaya lain dari tembakau atau rokok adalah rusaknya paru-paru, mudah terserang sakit jantung koroner dan pecahnya pembuluh darah otak.

Tanda-tandanya waktu ketagihan rokok antara lain mudah tersinggung, nyeri kepala, berkeringat, binggung, mual, penglihatan dan pendengaran terganggu, cemas dan gelisah, lelah. Bagi perokok berat yang melebihi 60 mg Nikotin dapat mengakibatkan tekanan darah turun drastis, nadi lemah, napas sesak, kejang-kejang dan pingsan atau menginggal dunia karena pernapasan terganggu. Merokok adalah pintu utama pemakai Narkoba dan merupakan pembunuh urutan ketiga setelah penyakit jantung koroner dan sakit kanker.

Tanda-tanda lain, bahwa seorang diduga kuat mengkonsumsi Narkoba adalah sbb. Anak mulai sering membolos dari sekolah, sehingga nilai rapor turun. Anak yang periang tiba-tiba menjadi pemurung, suka menyendiri, tidak mau makan bersama keluarganya. Wajah menjadi pucat, kuyu, lesu, mata dan hidung berair, tangan bergetar. Ruang tidurnya yang biasanya rapi menjadi berantakan dan berbau aneh. Anak mulai pandai merayu dan berbohong.

Memungkinkan terjadinya ganguan pertumbuhan susunan syaraf pada janin. Barang-barang di rumah, terutama yang punya nilai jual tinggi seperti jam tangan, jam dinding, radio, TV, motor, mobil, termasuk pakaian yang bagus-bagus, bahkan peralatan tidur seperti seprei dan peralatan makan seperti piring, sendok-garpu makan, mulai hilang. Keluarga mulai kehilangan uang. Punya teman baru yang tidak dikenal oleh keluarga. Baik uang milik ibu, ayah maupun uang milik siapa saja dirumah itu, mulai tidak aman.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi Narkoba antara lain 1. Kurangnya perhatian orangtua dan keluarga. Akan tetapi bagi orangtua yang mampu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara memberikan uang yang berlebihan, justru akan membuat anak itu hidup boros, suka berfoya-foya, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan.

Kondisi seperti ini sangat rentan kena Narkoba. Narkoba adalah barang yang mahal, sehingga hanya banyak dipakai oleh mereka yang secara ekonomi mampu membeli Narkoba. Buktinya, sebagian besar penyalahguna Narkoba adalah mereka yang telah bekerja, punya penghasilan sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang punya banyak uang. Orangtua yang gagal menjadi role model teladan bagi keluarganya, rumah hanya berfungsi seperti hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga.

Tidak adanya petunjuk dan arahan orangtua terutama masalah agama, sehingga anak tidak punya peganganakibatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, antara lain menjadi penyalahguna, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar Narkoba. Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak Macho, tidak Gaul dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak itu mau memakai Narkoba.

Kadang-kadang Narkoba itu diberikan secara gratis. Setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan Narkoba, baru diminta untuk membeli. Bagi pecandu yang tidak punya uang untuk membeli Narkoba, biasanya akan melakukan tindakan kriminal lainnya. Hampir sebagian korban Narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah. Karena ketidaktahuan seseorang atau masyarakat akan bahaya Narkoba, akibatnya banyak orang yang menjadi korban.

Untuk mencegahnya, perlu penyebaran informasi yang terus menerus, berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah BNN, BNP, BNK dan Jajarannya dengan melibatkan Ormas anti Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mempunyai iman yang kuat. Golongan masyarakat ini mengesampingkan agama, karena agama dianggap tidak rasional, penghambat kemajuan dan modernisasi. Faktor penyebab pengedaran Narkoba di Indonesia dilihat dari aspek sosiologi hukum.

Praktek hidup yang tidak rasional ini akan menopang anggapan bahwa memakai Narkoba adalah suatu jalan keluar untuk mengatasi semua kesulitan hidup. Berlakunya hukum pasar supply and demand. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional BNNsuatu Badan yang mengurusi narkoba, menginformasikan bahwa sekitar 1,5 dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 3,2 juta orang adalah penyalahguna narkoba.

Sekitar 40 orang per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70 dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand permintaan masih ada, maka selama itu supply penyediaan akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba.

Jawabnya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi.

Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak.

Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Dan, kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan. Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan.

Malahan kekuasaan yang berlandaskan hokum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta social social factaparatur hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli.

Sebagai contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum. Kasus penggelapan barang bukti yang diduga dilakukan jaksa Ester Thanak dan Dara Verenita ternyata hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah.

Temuan tersebut dilansir Indonesia Corruption Watch ICW atas audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam kurun waktu 2004-2007. Efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempuanyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba.

Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan. Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa.

taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indicator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapat tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum.

Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat. KESIMPULAN Generasi Muda adalah asset bangsa yang sangat berharga.

Di pundak mereka itulah masa depan bangsa kita percayakan. Akan tetapi di sisi lain, justru mereka itu adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Walaupun kita tahu, bahwa tidak ada seorangpun yang bercita-cita ingin menjadi pecandu narkoba. Pecandu narkoba bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta bisa mencelakakan pecandu itu sendiri maupun orang lain.

Akibatnya dapat menyeret si pecandu masuk penjara. Akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, jutaan anak bangsa telah mengalami ketagihan addiction dan ketergantungan dependence. Ribuan orang telah meninggal dunia secara sia-sia. Apabila keadaan ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, dampaknya dapat menghilangkan satu generasi anak bangsa Lost Generations.

Maraknya peredaran narkoba berhubungan dengan berlakunya efektivitas hukum dalam masyarakat yang berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dan kekuatan sosial seperti kekuasaan uang yang mempengaruhi gaya hidup seseorang, dimana dengan segala kewenangan dan jabatannya pejabat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. SARAN Perubahan gaya hidup remaja yang sangat memprihatinkan sekarang ini adalah refleksi dari kesalahan pola tingkah laku baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan diluar keluarga.

Pergaulan, pengawasan dan pola bimbingan orang tua sangat berpengaruh dalam segala tingkah laku remaja yang terjadi saat ini. Diharapkan kita sebagai individu sosial khususnya kepala keluarga diharapkan dapat memberikan bimbingan yang positif minimal kepada anggota keluarganya dan maksimal kepada warga lingkungannya untuk memberikan pengertian, bimbingan dan contoh yang baik tentang tata cara hidup, bergaul dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma agama. Disamping hal tersebut diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pengawasan melekat atas lingkungannya dan mengembangkan konsep diantaranya a.

Mengembangkan sistem dan jaringan pertahanan masyarakat, agar masyarakat mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba dengan cara-cara persuasif dan kekeluargaan. Membangun sistem jaringan pengawasan publik bagi seluruh kegiatan dan seluruh upaya pemberantasan peredaran gelap dan seluruh upaya untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba.

Membangun jaringan dukungan moral terhadap segala sikap dan tindakan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap dan upaya untuk menghidari penyalahgunaan Narkoba. Mengembangkan gaya hidup masyarakat yang bebas Narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Soekanto, Soerjono, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet.

Ke-2, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1989. Sarmoedji, Narkoba dan Perkembangannya, di unduh tanggal 5 Juni 2009. Herti Setiawati, NPM. 7109024 UIJ Ak. X Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum. Hukum yang secara literal berarti menempatkan meletakan sesuatu pada tempatnya adalah Khittah Allah yang berhubungan dengan orang orang dewasa af al al-mukallafinbaik itu dalam bentuk iqtidha tuntutan maupun takhyir pilihan dan wadha ketetapan.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf orang yang dapat dibebani kewajibansebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Negara-negara berkembang biasanya mewarisi tata hukum yang bersifat pluralistis dimana sistem hukum tradisional berlaku berdampingan dengan sistem hukum modern. Keadaan demikian juga berlaku di Indonesia Melalui Pasal Peralihan UUD 1945 sistem hukum yang pluralistis dari jaman penjajahan masih berlaku untuk Negara Indonesia yang sudah merdeka. Republik Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka sudah sewajarnya bila hukum-hukum yang berlaku atau yang diberlakukan di Indonesia hukum yang mengacu kepada iq option horario yang sesuai dengan rasa keadilan penduduk Indonesia itu sendiri.

Paling tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut, dan bahkan seyogianya saling melengkapi antara hukum nasional Indonesia dengan Hukum Pidana Islam. Hukum Islam yang menyatu dengan agama Islam, karena berdasarkan Alquran dan hadis. Sedangkan hukum nasional kita yang pada dasarnya bersumber dari hukum adat, hukum agama khususnya hukum Islam dan hukum internasional khususnya hukum barat.

Sehingga apabila ingin diberlakukan hukum pidana Islam secara menyeluruh akan terjadi kesulitan dalam penerapanya, karena masyarakat kita berbeda-beda terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Hal inilah yang menjadi masalah yang timbul dan menarik untuk diketahui secara ilmiah. Penerapan hukum pidana Islam apakah seluruhnya dapat dilaksanakan pada masyarakat Indonesia. TEORI TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM DAN ASPEK SOSIOLOGI HUKUM. Apakah masyarakat kita dapat menerima hukum pidana Islam secara menyeluruh.

HUKUM PIDANA ISLAM Asas-asas Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam dan Jenis Hukuman. Di atas telah dikemukakanbahwa pengertian hukum pidana Islam Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tidak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf orang yang dapat dibebani kewajibansebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Asas hukum Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

,baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum islam meliputi 1. Asas-asas Umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam seperti asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat. Asas Hukum Pidana Islam, adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah.

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan termasuk homoseksual dan lesbianmenuduh orang yang baik-baikberuat zina, minum minuman memabukkan khamarmembunuh dan atau melukai seseorang, pencurian merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan. Jenis hukuman yang termasuk tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam, dibagi menjadi a Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman ter masuk qishash dan diat yang tercantum dalam Alquran dan hadis.

disebut hudud b Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut dengan ta zir. Sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaati. Sumber Hukum Islam ini sesungguhnya adalah Al-Qur an dan al-Hadis. Sejak di jaman nabi Muhammad saw hingga sekarang, dan bahkan insya Allah sampai di masa-masa mendatang selama dunia fana ini tetap dihuni oleh orang-orang yang mengaku beriman.

Sebab, dari al-Qur an dan al-Hadits lah norma-norma hukum Islam digali dan dikembangkan oleh fuqaha juris-juris Islam serta kepada al-Qur an dan al-Hadits pulalah umamatan muslimatan mengembalikan setiap persoalan yang pemecahannya memerlukan campur tangan atau keterlibatan hukum. Seiring dengan perkembangan jaman saat ini kita temui banyak permasalahan yang belum diatur oleh al-Qur an dan al-Hadits, manusia dengan menggunakan akal penalaran dapat menginterprestasikan Ayat-Ayat Al-Qur an dan Hadits untuk menyelesaikan permasalahan itu.

ASPEK SOSIOLOGI HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dewasa ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya dengan cepat dapat tersebar keseluruh penjuru dunia berkat adanya komunikasi modern. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang,interaksi sosial. Banyak sarjana sosiologi yang mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial di dalam masyarakat, dalam hubungan dengan proses pembangunan yang sedang diusahakan banyak masyarakat.

Sebagai pedoman, kiranya dapat dirumuskan bahwa-prubahab-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai didalamnya, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam permbahasan Max Weber, salah satu pemikirannya yang penting adalah pendapatnya pada segi rasional dari perkembangan-perkembangan lembaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat barat.

Menurut weber, perkembangan hukum material dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum dissusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan dibidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Weber, lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan dan menonjolkan pada kekuatan sosial tertentu yang berpengaruh pada tahap-tahap pembentukan hukum.

Dengan adanya birokrasi pada masyarakat industri modern, maka sistem hukum rasional dan formal timbul dimana faktor kepastian hukum lebih ditekankan daripada keadilan. Perubahan hukum sebagai dinyatakan oleh Weber, adalah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sosial daripada masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Suatu teori tentang hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial pernah dikemukakan oleh Durkheim yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat.

Solidaritas yang organik terdapat pada masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang komplek, ikatan daripada masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada sisem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represi. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya didalam masyarakat atas solidaritas mekanis, para warganya bertindak atas dasar perasaan atas dasar orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, karenanya bila terjadi adanya pelanggaran hukum masyarakat merasa dirinya secara langsung terancam.

Akan tetapi ada baiknya, pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas didalam masyarakat. Dengan meningkatnya deferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum menjadi berkurang sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif.

Didalam hukum yang restitutiftekanan diletakkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan. Berikut Pitirim Sorokin, yang mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang sedang menonjol didalam masyarakat yang bersangkutan.

Nilai-nilai tersebut adalah yang ideational kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh Tuhansensate yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada pengalamandan yang idealistic yang merupakan campura. Hukum dan gejala-gejala sosial lainya terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara Perubahan Sosial dengan Hukum Perubahan-perubahan sosial dapat terjadi didalam suatu masyarakat karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti bertambahnya pendudukatau berkurangnya iq option horario, adanya penemuan-penemuan baru, pertentangan atau mungin karena terjadinya revolusi.

Sedangkan sebab-sebab eksteren dapat mencakup sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang hiterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar proses perubahan sosial.

Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dibidang pemerintahan, ekonomi, agama dan seterusnya. Didalam proses perubahan hukum pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat merubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum.

Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat dalam negara modern. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan badan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayan, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi.

Apabila terjadi yang demikian, maka terjadilah suatu sosial, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar didalam suatu masyarakat. Hukum pada hakekatnya disusun oleh sebagian kecil masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kewenangan dan kekuasaan.

Hukum yang bekerja dalam masyarakat itu untuk keadilan masyarakat luas, tidak untuk keadilan hukum itu sendiri atau orang-orang tertentu saja. Untuk mengetahui sampai sejauh mana rasa keadilan yang dicapai oleh masyarakat,tentu memerelukan pengamatan secara efektif,dan hal itu dapat diusahakan melalui bagian-bagian studi sosiologi hukum dan antropologi hukum. Bila menggunakan pendekatan sosiologi hukum, tampak yang menjadi obyek kajian adalahyuridis empiris atau kenyataan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penerapan hukm itu ada yang bersifat normatif dan yuridis empiris sehingga dapat terayomi penduduk yang mendiami negara RI. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologi hukum dalam melihat kasus-kasus tertentu.

BAB III TANTANGAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI IDONESIA. Pada tembakau terdapat Nikotin yang mempunyai efek yang mirip Kokain dan Heroin, sehingga dapat menimbulkan kecanduan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistis, terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Sejak jaman kolonial Belanda, di Indonesia hanya berlaku satu hukum pidana untuk semua golongan penduduk Indonesia unifikasi hukum pidanayaitu Kitab Undang undang Hukum Pidana Indonesia Wet Boek Van Strafrecht yang berlaku sejak 1918.

Jadi KUH Pidana dibuat pada zaman Hindia Belanda, tapi itu tidak berarti, bahwa KUH Pidana kita yang sekarang, masih dalam keadaan asli atau telah diambil alih langsung oleh negara kita, tetapi bahkan isi dan jiwanya telah banyak diubah dan diganti, sehingga telah sesuai dengan keperluan dan keadaan nasional kita dewasa ini. Dalam perkembangannya KUH Pidana tertingal dari perkembangan konflik yang terjadi pada masyarakat, sehingga aturan yang ada hurus diatur lagi dengan peraturan non kodifikasi.

Sebagai contoh UU tentang Pornografi, UU tentang Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Subversi dan lain sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam bukanlah hal baru dalam khasanah hukum di Indonesia. Dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa setelah Indonesia merdeka, penerapan hukum Islam menjadi aneh dan menimbulkan perdebatan yang luas. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan pada 17 Agustus 1945, pasti sebelumnya telah dilakukan berbagai pendekatan dan kesepakatan yang melibatkan sebagian besar penduduk atau wakil-wakil yang mengatasnamakan penduduk guna membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diantara kesepakatan yang dibangun, pasti ada yang terkait dengan kehidupan keagamaan di satu pihak serta kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di pihak lain. Terutama dengan pemeluk agama Islam yang secara historis sosiologis maupun faktual empiris yang menjadi mayoritas tunggal. Diterimanya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara oleh umat Islam dan penduduk agama-agama yang lain, dapat dipastikan karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia khususnya Islam.

Sebab dalam keyakinan umat Islam, hukum hanya merupakan bagian yang terpisah dari sistem ajaran agama Islam secara keseluruhan. Pencantuman anak kalimat Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya pada Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945. Pemasukan tujuh kata pada Piagam Jakarta tampak bukan dalam konteks tuntunan umat Islam untuk mendirikan Negara Islam seperti yang sering disuarakan, melainkan lebih menghendaki adanya jaminan konstitusional bagi penerapan atau pemberlakuan hukum agamanya yang lasim dikenal dengan sebutan syariat Islam.

Sebab, umat Islam sejak dahulu sampai sekarang sadar bahwa negara yang hendak dibangun oleh bangsa Indonesia ialah negara bangsa nation state. Dengan segala kemajemukannya. Termasuk kemajemukan dalam hal agama. Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia selalu mendapat tantangan dari sebagian masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa hukum pidana Islam tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan jaman serta tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional kita.

SIMPULAN Pada hakekatnya dalam penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia dilihat dari aspek sosiologi hukumnya, tidak dapat diterapkan seluruhnya dan masyarakat Indonesia juga tidak dapat menerimanya secara menyeluruh, karena menyangkut integritasnya kedalam hukum nasional, yaitu kemajemukan bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, masyarakat-masyarakat memiliki kondisi sosial kultur yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk mendekatkannya satu sama lain. Adanya tuduhan, tindakan hukumannya dirasa tidak adil dan bahkan kejam serta tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional kita. SARAN Berdasarkan simpulan tersebut, maka pemakalah memberikan saran penerapan hukum pidana Islam hanya dapat dilaksanakan hukumnya khusus dalam wilayah yang memiliki kekhasan sosial dan permintaan dari masyarakatnya seperti pada masyarakat Aceh yang memberlakukan syariat Islam.

Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Cet. 1, Jakarta Sinar Grafika,2007. Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Cet. 4, Jakarta Sinar Grafika,2008. Hendrojono, Sosiologi Hukum,Cet. 1, Surabaya Dieta Persada, 2005.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 6, Jakarta Balai Pustaka, 1984. Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2007, BPHN, hal. ANGGIE indah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap PILKADA JAWA TIMUR.

BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004.

Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni 2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan pemimpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun tahun yang dahulu yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.

Persoalan mendasar terutama berkaitan dengan hilangnya kewenangan anggota DPRD dalam menentukan kepala daerah. Pengalaman di masa lalu menunjukkan, proses pemilihan kepala daerah selalu dibarengi dengan issue money politics. Namun isu-isu money politics di tingkat elit ternyata tidak hilang dengan adanya pilkada langsung. Proses menjadi kepala daerah, terutama calon yang berasal dari luar partai, ternyata melibatkan putaran uang yang tidak kecil, miliaran rupiah. Perubahan besar juga terjadi di tingkat pemilih.

Proses money politics terjadi hampir disetiap pilkada dan dilakukan oleh semua pasangan calon. Meskipun secara normative sesuai dengan Undang-undang dan aturan Pilkada sulit dibuktikan sebagai bentuk money politics, namun secara konseptual sebenarnya bisa di katagorikan sebagai money politics. Modusnya macam-macam, mulai dari dalam bentuk halus berupa sumbangan tidak mengikat seperti bantuan masjid, mushollah, sekolah, pesantren dan sebagainya sampai pemberian terang-terangan untuk mencari dukungan seperti pembagian baju, sarung, kerudung, dan sebagian bergambar atau ada nama pasangan calon.

Ditingkat perilaku pemilih juga terjadi perubahan yang luar biasa. Pilkada langsung, setidaknya yang bisa dilihat dari lebih dari tiga tahun terakhir, ditandai dengan tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Di beberapa daerah angkanya mencapai hampir 50 persen. Padahal, untuk pemilu legeslative dan presiden, angkanya rata-rata masih dibawah 30 persen. Tingginya angka ketidak hadiran pemilih ini mengejutkan banyak kalangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2005 sampai iq option horario merupakan tahun politikdimana akan banyak perhelatan pemilihan umum dan pilkada yang digelar.

Sejak Juni 2005 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pilkada. Rakyat yang sebelumnya menjadi penonton, tiba-tiba berubah menjadi pelaku dan penentu. Anggota DPRD yang sebelumnya memiliki kewenangan besar dalam penentuan pemilihan kepada daerah, tiba-tiba hanya duduk manis menjadi penonton dipinggir lapangan.

2 Pengertian Pilkada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten Walikota dan Wakil Walikota untuk kota Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.

Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum Pemilu. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan KIP dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Panwaslih Aceh.

BAB II PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN 2. 1 Pelaksanaan, dan Penyelewengan Pilkada. Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul. Seringkali ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Hal ini sangat memprihatinkan sekali. Seandainya calon tersebut dapat lolos bagaimana nantinya daerah tersebut karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup. Karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar.

Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak ikhlas ingin memimpin maka tindakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kembali atau balik modal. Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti 1. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah.

Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Money politik Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak.

Intimidasi Intimidasi ini juga sangat bahaya. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu. Pendahuluan start kampanye Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon.

Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

Kampanye negatif Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya manut dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

Mencermati pelaksanaan pilkada di daerah-daerah yang terlihat kecurangannya walaupun secara kasat mata terlihat secara normatif, Pilkada Langsung menyisakan sejumlah harapan namun pada saat yang bersamaan Pilkada Langsung juga memiliki peluang untuk jatuh dalam perangkap elektoralisme. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan memperoleh manfaat dari sistem Pilkada Langsung adalah kemampuan untuk menghindari jebakan demokrasi elektoral.

Hal ini penting karena kurang lebih tiga tahun belakangan ini, karena konsep demokrasi elektoral sebagai konsep yang menekankan pada pertarungan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat- merupakan konsep yang sangat populer. Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, system pemilihan kepala daerah secara langsung Pilkada Langsung merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di tingkatan lokal.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi minimalis Pilkada Langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada Langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukkan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekruimen politik di tangan segelitir orang di DPRD Oligarkis.

Dari sisi kompetisi politik, Pilkada Langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di tingkat lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Pilkada Langsung juga memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Dalam hubungannya dengan sosiologi hukum, pilkada langsung merupakan suatu efek efek hukum terhadap gejala-gejala sosial. Demikian pengertian yang dapat dipahami dari suatu negara hukum. Namun demikian, terdapat kecenderungan keterkaitan antara hukum dengan gejala gejala sosial, dalam hal ini stratifikasi sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat.

Jadi hukum disini, dapat diartikan sebagai suatu social control yang diterapkan oleh penguasa. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa rule of law berarti persamaan di hadapan hukum, yaitu setiap warga negara harus tunduk kepada hukum. 2 Otonomi Daerah Pilkada merupakan salah satu bagian dari adanya Orda Otonomi Daerah. Pengertian Otonomi Daerah secara etismologi berasal dari bahasa Latin yaitu Autos yang berarti sendiri dan Nomos yang berarti aturan. Berdasarkan aturan tersebut otonomi diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri.

Jadi otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan limpangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut UUD No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahotonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang undangan.

Yang disebut daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Pilkada diatur dalam peraturan perundangan tentang otonomi daerah butir n yang berisi tentang Peraturan Pemerintah no. Dalam hal ini menganut kebijakan desentralisasi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi.

6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Otonomi daerah merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan kebangsaan selama ini. Pemerintah orde baru yang tampil pada 1965 mendeklarasikan diri sebagai kritik terhadap pemerintahan orde lama. Salah satu kritik utamanya adalah kegagalan orde lama dalam membangun dukungan politik dari daerah dan karenanya orde baru menawarkan pendekatan alternatif dengan mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional.

Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia. Elit pemerintahan lokal hanyalah sekedar kepanjangan tangan pemerintahan pusat didaerah yang diberi kekuasaan besar untuk melakukan manover politik dan menunjukkan pengabdiannya ke pusat.

Kebijakan ini bisa dilihat dalam substansi undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. 3 Landasan Hukum Pilkada Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia 1. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD 45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.

Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat civic education.

Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Selain lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, terdapat juga Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA yaitu sebagai berikut Undang-undang UU Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah PP Nomor 17 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Undang-undang UU Nomor 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah PP Pengganti UU Nomor 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005 BAB III PENUTUP 3.

1 Kesimpulan Dari uraian diatas tadi disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menghambat jalannya pilkada yaitu 1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada; 2. Tingginya penyerapan anggaran dalam pelaksanaan pilkada; 3. Rendahnya budaya politik dan terjadinya banyak kekerasan dalam pelaksanaan pilkada; Namun, dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus dihadapi.

Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat karena ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja. Untuk itu seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini, semua warga saling menghargai pendapat. Tokoh tokoh masyarakat yang merupakan panutan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya. Sosialisasi kepada warga ditingkatkan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat.

Sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik. Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik. 2 Saran Walaupun dalam pelaksanaan pilkada ini masih ditemui berbagai macam permasalahan tetapi ini wajar karena indonesia baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakilnya.

Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat. ELLYNAWATI No. 11, 7109011 FAKIR MISKIN DAN ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM. BAB I P E N D A H U L U A N. Dalam setiap pergaulan hidup pasti ada masalah, walaupun manusia kadang kadang tidak menyadarinya. Betapa luasnya pergaulan hidup inikiranya juga tidak asing lagi bagi kita semuanya. Tidak jarang masalah masalah yang dihadapi pada masyarakat Indonesia, juga dihadapi oleh masyarakat masyarakat lain di luar Indonesia.

Kalau gejala tersebut di atas sudah didasari, maka pembicaraan dapat dilanjutkan dengan usaha untuk menyoroti masalah masalah sosiologis saja. Akan tetapi tidak jarang pula terjadi masalah masalah yang khas Indonesia dan harus pula diatasi dengan cara yang khas Indonesia. Ini merupakan suatu pembatasan yang bersifat akademis, oleh karena didasarkan pada suatu kerangka pemikiran tertentuyakni kerangka pemikiran sosiologis.

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa kerangka pemikiran sosiologis didasarkan pada konsepsi, bahwa pergaulan hidup yang wadahnya adalah masyarakat, berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut merupakan suatu prosesdimana timbul hubungan timbal balik antar individu dan antar kelompokserta antara individu dengan kelompok.

Hal ini yang akan dibahas di dalam makalah ini mengenai masalah fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Di satu pihak,maka dari proses tersebut secara struktural akan timbul 1. Kelompok kelompok sosial, 2. Kebudayaan, 3. Lembaga lembaga sosial, 4. Stratifikasi sosial, 5. Kekuasaan dan wewenang. Sistem nilai nilai, 2. Di pihak lain, maka dari sudut mentalitas akan timbul 1. Pola pola berpikir, 3.

Sikap atau attitude4. Pola pola perikelakuan patterns of behavior5. Sistem kaedah kaedah atau norma norma. Secara sosiologismaka suatu masalah sosial akan timbul, apabila terjadi ketidak serasian antara nilai nilai yang berlaku dengan kenyataan yang dihadapi atau dialami. RUMUSAN MASALAH Permasalahan yang dihadapi mengenai Fakir Miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga muncul pokok permasalahan dalam pembuatan makalah ini adalah 1.

Suatu masalah sosial tidak perlu bersumber pada aspek aspek sosial dalam masyarakat, oleh karena yang menjadi kriterium adalah akibatnya yang mengganggu keutuhan Masyarakat dan Negara. Apakah pelaksanaan Fakir Miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara sudah berjalan efektif. Bagaimana caranya supaya pelaksanaan Fakir Miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara berjalan efektif.

BAB II P E M B A H A S A N. Di dalam setiap masyarakat dikenal adanya status atau kedudukan dan role atau peranan, yang masing masing merupakan unsur-unsur baku dari stratifikasi sosial yang merupakan salah satu unsur dari struktur sosial. Suatu status atau kedudukan,merupakan suatu posisi dalam sistem sosial; dengan demikian, maka status senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertikal. Peranan adalah pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan.

Misalnya orang kaya atau fakir miskin. Hal ini merupakan gambaran secara sederhana yang didalam kenyataannya merupakan gejala yang rumit. Seperti halnya masalah fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Sedangkan Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sangat jelas bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk membantu dan memelihara fakir miskin maupun anak terlantar mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan memberikan berbagai macam fasilitas seperti pendidikan gratis, perumahan sederhana yang layak, pekerjaan maupun keterampilan keterampilan dsb.

Tetapi kenyataan dalam pelaksanaannya banyak sekali kita jumpai di perempatan lampu merah para pengemis maupun anak anak dibawah umur melakukan pekerjaan seperti mengamen, mengemismencuri maupun mengelap kaca mobil dsb yang sering sekali tidak terciptanya ketertiban dan ketentraman di jalan. Padahal anak anak tersebut berada di usia sekolah yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk di masa depan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pelaksanaan Fakir Miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara belum berjalan efektif.

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif, dalam Bahasa Inggris effective yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia yang memiliki makna berhasil. Dalam Bahasa Belanda effectief yang memiliki makna berhasil guna. Didalam suatu Negara terdapat beberapa komponen yang saling terkait didalamnya, antara lain masyarakat, aturan hukum yang mengikat, aparatur Negara, serta gejala social yang timbul dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap manusia yang hidup di masyarakat mempunyai keperluan sendiri sendiri.

Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, akan tetapi acapkali pula kepentingan kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang berbenturan, sehingga dapat menimbulkan konflik atau pertentangan yang menggangu keserasian dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itudalam suatu masyarakat harus ada peraturan yang mengatur tata tertib, yang memiliki kekuatan hukum dan memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat serta pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Dalam pergaulan kemasyarakatan, hukum mempunyai arti yang sangat pentingbaik sebagai social control maupun alat untuk merubah kehidupan masyarakat social engineering. Sehingga pelaksanaan Fakir Miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara dapat berjalan efektif apabila 1. Fungsi hukum berjalan sebagai social control,dimana hal tersebut dalam pelaksanaanya telah diatur oleh Undang Undang Dasar 1945,dengan kata lain masyarakatnya taat pada Undang Undang.

Keadaan ekonomi masyarakat di suatu Negara meningkat kesempatan lapangan kerja yang luas3. Faktor pendidikan masyarakat yang tinggi Tidak buta huruf. Dari ketiga faktor tersebut diatasmaka Seorang sosiolog akan melihat masyarakat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses proses yang timbul dari hubungan antar manusia tersebut. Para sosiolog telah berusaha untuk merumuskan suatu batasan masyarakat; akan tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan.

Oleh karena itu di dalam suatu Negara terdapat ciri ciri pokok dari masyarakat manusia. Ciri yang pertama adalah, adanya orang orang yang hidup bersama. Di dalam sosiologi tidak ada ukuran yang mutlak atau angka yang pasti, untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, agar dapat disebut sebagai masyarakat Akan tetapi secara teoritis, maka jumlah minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.

Ciri yang kedua adalah, bahwa orang-orang yang hidup bersama itu,bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mengenai jangka waktu berkumpul atau bercampur, juga tidak ada ukuran yang mutlak. yang jelas adalahbahwa sebagai salah satu akibatnya, timbul nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku kehidupan bersama tersebut. Hal itu disebabkan, oleh karena manusia mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup teratur.

Pada mulanya, apa yang dianggap teratur oleh seseorang,mungkin berbeda dengan orang-orang lain. Oleh Karena manusia dapat bercakap-cakap,memahami pendirian orang lain, dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dirimaka timbullah nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan suatu sistem pengatur perilaku diri pribadi maupun antar pribadi. Lama-kelamaan timbul suatu keserasian antara nilai-nlai, norma-norma dengan pola perilaku manusia,yang senantiasa diusahakan untuk dipelihara serta disesuaikan dengan perkembangan kehidupan bersama tersebut.

Ciri yang ketiga adalah,adanya suatu kesadaran dari masing-masing pribadi, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Masing-masing menganggap dirinya sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Adanya kesadaran tersebut mungkin disebabkan oleh karena telah adanya keserasian antara nilai-nilai,norma-norma dengan pola perilaku. Adanya kesadaran bahwa manusia merupakan suatu bagian dari kesatuan, antara lain mengakibatkan adanya usaha - usaha untuk senantiasa memelihara dan mengembangkan kesatuan tersebut.

Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala kendala itu. Hal itu disebabkan, oleh Karena kesatuan tersebut akan dapat menyerasikan kepentingan umum dengan kepentingan kepentingan pribadi. Ciri yang kempat adalah, bahwa sebagai system kehidupan bersama, masyarakat menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan tersebut merupakan hasil karyacipta dan rasa kehidupan bersama, yang didasarkan pada karsa.

Sebagai suatu prosesmaka kebudayaan tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat; demikian pula sebaliknya. Setiap unsur kebudayaan, merupakan hasil usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang minimal, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut mempunyai peradaban. Kalau kebudayaan suatu masyarakat tidak berhasil mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, maka kebudayaan dan pendukungnya akan mengalami keruntuhan.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka Penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara belum berjalan efektif, karena 1. Fasilitas maupun kesejahteraan masyarakat dari Negara masih kurang memadai 2. Tingkat pendidikan yang masih rendah 3. Kesadaran Masyarakat terhadap Undang Undang masih kurang B. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut 1.

Fasilitas maupun kesejahteraan masyarakat dari Negara perlu ditingkatkan 2. Tingkat pendidikan dikalangan anak usia sekolah harus ditingkatkan agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang buta huruf. Perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap Undang Undang atau Hukum DAFTAR PUSTAKA Peraturan Presiden No. 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir miskin. Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Butir 7. Salma, Kamus Hukum Jakarta Nusa Media, 1986 h.

31 Soekanto,Soerjono Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Zainuddin Ali, Sosiologi HukumJakarta Sinar Grafika,2008 hal. 43 Adam Podgorecki Christopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum PT. Bina Aksara,Jakarta,1987. SITI NURHASANAH, NPM 7109018 Tindak Pidana terhadap Dugaan Korupsi di Departemen Hukum dan HAM di Lihat dari Aspek Sosiologi Hukum. Latar Belakang Fenomena ketegangan antara kekuasaan hukum dan tuntutan pembangunan ekonomi seperti dikemukakan oleh Jochen Ropke tersebut berkorelasi dengan ideologi pembangunan di Indonesia.

Pada masa Orde Baru, trilogi pembangunan Indonesia yaitu pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Dari kacamata yang dipakai Ropke itu terllihat adanya fenomena yang terlalu banyak menonjolkan pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan kegunaan hukum sebagai elemen perekat kohesi nasional. Dari kebijaksanaan seperti itu, muncullah fenomena kolusi dan korupsi iq option horario mengabaikan prosedur legal dan kaidah moral, demi keuntungan ekonomi dan politik dengan berlindung di bawah alasan pembenaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Padahal fenomena-fenomena semacam itu dapat meruntuhkan tatanan sosial politik dan perekonomian negara, seperti halnya yang secara historis telah dialami oleh banyak negara, baik negara kapitalis, sosial komunis, maupun negara seperti Iran pada zaman Rezim Pahlevi. Dalam kaitan inilah pentingnya kajian tentang korupsi politik dalam disertasi ini. Kajian korupsi politik dan hukum di negara Filipina, RRC, Iran, Pakistan, India, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, Belanda dan di PBB, dan lain-lain akan memperjelas adanya inferensi kesimpulan tentang eksistensi dan implikasinya di negara modern dewasa ini.

Dengan metode komparatif ini akan terlihat fenomena korupsi yang bersifat sistemik serta perbedaannya dengan korupsi yang bersifat sporadis. Dalam kacamata sosiologi hukum yang dipakai oleh Alvin S. Johnson tentang eksistensi dan peran hukum ditegaskan bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, hukum mempunyai daya mengatur, hanya jikalau sudah dipersatukandalam suatu kerangka hukum, lebih-lebih dalam satu sistem hukum.

Penjelmaan kenyataan sosial sebagai fakta normatif yang dapat melahirkan hukum, yakni menjadi sumber utama atau sumber materiilnya. Pada masyarakat-masyarakat maju, yang di dalamnya agama, moralitas, dan hukum cukup dibedakan satu sama lain, maka hubungan antara kenyataan hukum dan moralitas menjadi efektif. Dalam hubungan antara hukum dan nilai kemanusiaan, Satjipto Rahardjo menyatakan hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.

Manusialah yang merupakan penentu. Memang menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita melakukan pilihan-pilihan yang rumit. Tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin ia menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak- otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia. Keterlibatan fungsi hukum dan peradilan dalam proses-proses demokratisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengundang konsekuensi dan akan selalu berhadapan dengan paradoks-paradoks yang sengaja dibuat atau yang memang termasuk hukum kehidupan.

Radius jangkauan peran hukum dapat merasuk ke pelbagai aspek kehidupan kemasyarakatan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pendidikan masyarakat. Perannya sangat dekat dengan timbulnya keresahan dan kepuasan bathin masyarakat, karena peradilan merupakan media efektif untuk mengartikulasikan demokrasi dan merealisasikan keadilan.

Begitu strategis dan vital eksistensi hukum dan peradilan dalam masyarakat, sehingga mengundang minat pemegang otoritas untuk mengelola dan merekayasa hukum, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Dengan demikian, sikap dan tindakannya yang bias dan merugikan rakyat mendapat legitimasi yuridis meskipun bertentangan dengan moral.

Pemerintahan Orde Baru 1966-1998banyak mengulangi kesalahan politik Orde Lama dalam hal merekayasa hukum dan peradilan.

COMO ACERTA A HORA NA IQ OPTION, time: 3:12
more...

Coments:

17.04.2020 : 11:44 Gronris:
Memers flock to andrewYangVFA s campaign centered around AI mass job loss requiring universal basic iq option horario UBI after mentions on JoeRogan and WikiLeaks. See Yanggang and yanggang2020 for thousands of examples.

Categories